Penanganan konflik sosial di daerah rawan seperti Papua dan Sulawesi Tengah tetap menjadi ujian bagi kapasitas dan kredibilitas institusi keamanan negara. Tantangan utama bukan hanya pada intensitas konflik itu sendiri, tetapi pada tingkat efektivitas sinergi operasional antara Polri dan TNI. Ketidakterpaduan respons—yang kerap berujung pada eskalasi atau minimnya ruang mediasi—mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme koordinasi. Ketidakcocokan ini berpotensi memperpanjang ketegangan, menguras sumber daya, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat terdampak, menjadikan sinergi bukan sekadar pilihan operasional, melainkan prasyarat fundamental untuk resolusi konflik yang berkelanjutan.

Analisis Akar Masalah: Mengurai Hambatan Sinergi Polri dan TNI

Konstelasi permasalahan dalam kerja sama antara Polri dan TNI di lapangan bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Persoalan mendasar seringkali terletak pada tumpang tindih (overlapping) mandat dan persepsi yang berbeda mengenai pendekatan yang tepat. Polri, dengan perannya dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, cenderung mengedepankan pendekatan dialogis (soft approach), sementara TNI mungkin lebih melihat konflik dari kacamata pertahanan teritorial yang lebih kaku (hard approach). Perbedaan paradigma ini, jika tidak dikelola dalam sebuah kerangka koordinasi yang jelas, dapat menghasilkan respon yang kontradiktif di medan konflik. Secara struktural, hambatan utama dapat dirinci sebagai berikut:

  • Defisit Informasi dan Intelijen Terintegrasi: Sistem sharing intelligence yang masih tersegmentasi antara kedua institusi menyebabkan respons berbasis informasi yang parsial dan tidak komprehensif.
  • Protokol Operasi yang Tidak Standar: Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) bersama yang spesifik untuk penanganan konflik sosial memicu ketidakpastian dalam pembagian tugas di lapangan.
  • Mekanisme Komando dan Kontrol yang Tidak Terpadu: Ketiadaan pusat komando bersama (joint command center) di tingkat operasional mengakibatkan waktu respons yang lambat dan perintah yang tidak sinkron.
  • Kesenjangan Kapasitas dalam Resolusi Konflik: Pelatihan bersama yang terbatas tentang teknik mediasi dan pendekatan humanis menyebabkan anggota di lapangan kurang terampil dalam meredam ketegangan sebelum berubah menjadi kekerasan fisik.

Peta Jalan Kebijakan: Menata Ulang Sinergi Menuju Resolusi Konflik yang Efektif

Membangun sinergi yang efektif memerlukan intervensi kebijakan yang struktural, sistematis, dan terukur, melampaui sekadar kesepakatan verbal di forum Forkopimda. Langkah kebijakan harus berfokus pada penciptaan platform bersama yang mampu mengintegrasikan kapabilitas unik Polri dan TNI—yakni kapasitas hukum dan dialog dari Polri dengan logistik dan pengamanan teritorial dari TNI—ke dalam satu kerangka kerja resolusi konflik yang koheren. Rekomendasi kebijakan berikut dirancang untuk diterapkan di tingkat nasional dan daerah sebagai upaya konkret memperkuat penanganan konflik di daerah rawan.

  • Menginisiasi dan Mengesahkan Protokol Standar Operasi Bersama (SOP): Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) perlu memimpin penyusunan SOP Nasional Penanganan Konflik Sosial Horizontal yang secara eksplisit mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan alur koordinasi Polri dan TNI. SOP ini harus menjadi acuan hukum operasional yang mengikat.
  • Membangun Pusat Komando Terpadu di Setiap Provinsi Rawan Konflik: Pemerintah daerah, didukung Kemenkopolhukam, harus membentuk dan mengoperasionalkan Joint Security Command Center (JSCC) di setiap provinsi prioritas. Pusat ini dipimpin secara bergantian oleh Kapolda dan Pangdam, dilengkapi sistem komunikasi dan informasi real-time untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi.
  • Mengimplementasikan Pelatihan Bersama dan Sistem Informasi Terintegrasi: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau lembaga serupa dapat dimandatkan untuk menyelenggarakan pelatihan reguler bersama tentang mediasi konflik, HAM, dan pendekatan humanis bagi anggota Polri dan TNI di garis depan. Bersamaan dengan itu, perlu dikembangkan Sistem Informasi Keamanan Nasional (SIKNAS) terintegrasi untuk berbagi data intelijen tentang potensi konflik dan dinamika kelompok.
  • Mewajibkan Evaluasi Kinerja dan Mekanisme Lesson Learned Periodik: Setiap penanganan konflik besar harus diikuti dengan evaluasi independen yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil. Hasil evaluasi ini menjadi bahan untuk merevisi SOP dan strategi, menciptakan siklus pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sinergi di masa depan.

Untuk merealisasikan peta jalan ini, diperlukan komitmen politik yang kuat dari tingkat tertinggi, mulai dari Presiden hingga kepala daerah. Kami merekomendasikan Kemenkopolhukam untuk segera mengeluarkan Peraturan Bersama Kapolri dan Panglima TNI yang mengadopsi rekomendasi di atas, disertai dengan alokasi anggaran khusus dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur komando terpadu dan pelatihan bersama. Sinergi yang ditata dengan baik tidak hanya akan meredam konflik secara lebih efektif, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam membangun kepercayaan (trust) masyarakat terhadap institusi negara, yang pada akhirnya adalah fondasi terkuat bagi stabilitas nasional.