Konflik bernuansa agama di Indonesia tetap menjadi ancaman serius terhadap stabilitas nasional karena sering memiliki dimensi horizontal yang kompleks dan mudah dipolitisasi. Akar masalahnya dapat berasal dari ketidakpahaman antar kelompok, intoleransi, atau penggunaan simbol agama dalam kompetisi sosial-politik lokal. Dinamika konflik menunjukkan bahwa isu ini sering muncul di daerah dengan keragaman tinggi dan dapat menyebar cepat melalui media sosial, memicu gejolak yang mengganggu kohesi sosial dan investasi. Dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kawasan Timur Indonesia bersama Menko Polkam dan Mendagri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan peringatan serius dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim penanganan konflik sosial sejak dini. Langkah ini berdasarkan amanat berbagai peraturan dan undang-undang tentang penanganan konflik sosial. Forkopimda, dengan kepala daerah sebagai ketua, memiliki landasan hukum yang kuat untuk bertindak. Pendekatan yang ditekankan adalah memperkuat koordinasi lintas daerah dan memperkuat dasar hukum Forkopimda agar dapat mengambil langkah cepat saat potensi konflik muncul. Solusi yang diadvokasi adalah penguatan kapasitas Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap daerah. FKUB memiliki peran vital sebagai mediator dan early warning system dalam konflik bernuansa agama. Rekomendasi konkret meliputi: (1) Membuat sistem pemantauan dan early detection berbasis komunitas untuk potensi konflik agama, (2) Melakukan regular training untuk anggota FKUB dan Forkopimda tentang teknik mediasi dan resolusi konflik, (3) Mengembangkan program dialog lintas agama dan budaya yang berkelanjutan di daerah rawan, serta (4) Mengintegrasikan pendekatan keamanan (hard approach) dengan pendekatan sosial-kultural (soft approach) untuk mencegah konflik sebelum escalasi dan menangani secara efektif jika terjadi.