Kepolisian Daerah Papua meningkatkan respons operasional dengan mengerahkan pasukan tambahan untuk mengatasi perang suku yang semakin eskalatif antara komunitas Pirime dan Kurima di Distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya. Eskalasi konflik ini ditandai oleh intensitas mobilisasi massa yang besar di Woma dan Kota Wamena, serta tragedi robohnya jembatan gantung di Kali UE yang menambah korban jiwa. Situasi ini menciptakan ancaman multidimensi terhadap stabilitas keamanan lokal dan memaksa polisi untuk menjalankan operasi dualistik: pencarian korban dan pencegahan bentrokan susulan yang dapat memperluas skala konflik horizontal. Respons awal berupa penambahan kekuatan dan komunikasi dengan tokoh masyarakat menandai fase krisis, namun juga mengungkap kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih mendalam dan sistemik dalam mengurai akar persoalan konflik di Papua.

Analisis Struktural Konflik: Dari Sengketa Adat ke Kegagalan Tata Kelola

Benturan antar-suku di Wamena merupakan manifestasi dari kegagalan struktural dalam manajemen konflik, bukan fenomena insidental. Pemicu utamanya berakar pada persoalan denda adat pasca kecelakaan lalu lintas tahun 2024 yang menewaskan anggota DPRD dari Lanny Jaya. Kasus ini menjadi katalis ketegangan baru karena mekanisme penyelesaian tradisional tidak terintegrasi dengan proses hukum formal dan governance yang efektif. Mobilisasi massa yang terjadi adalah ekspresi ketidakpuasan mendalam terhadap proses resolusi tersebut, sekaligus indikator kerentanan tata kelola keamanan di wilayah dengan geografi dan dinamika sosial yang kompleks. Pemetaan aktor konflik mengungkap fragmentasi dan kebutuhan mendesak untuk sinkronisasi:

  • Aktor Primer: Suku Pirime dan Kurima sebagai pihak yang terlibat langsung dalam bentrokan fisik dan mobilisasi pengikut.
  • Aktor Mediasi Tradisional: Tokoh adat dan gereja yang memegang kunci legitimasi untuk dialog berbasis nilai lokal.
  • Aktor Keamanan Formal: Kepolisian Daerah Papua, termasuk pasukan tambahan, dengan mandat penegakan hukum dan pencegahan eskalasi.
  • Aktor Pemerintahan: Pemerintah Daerah Jayawijaya, dengan peran krusial dalam fasilitasi penyelesaian adat dan koordinasi kebijakan lintas-sektor.

Sinergi yang belum optimal antar-aktor ini terlihat jelas dari permintaan darurat Wakil Bupati Ronny Elopere untuk percepatan penambahan pasukan polisi, yang lebih bersifat respons krisis daripada strategi pencegahan terintegrasi.

Rekomendasi Kebijakan: Mendesain Framework Resolusi Integratif Berbasis Hybrid Governance

Strategi yang diinisiasi Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin—menggabungkan penegakan keamanan dan pendekatan mediasi—merupakan langkah awal yang tepat, namun perlu dikembangkan menjadi framework resolusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan keamanan harus bertransisi dari model responsif menuju model preventif-analitis yang mampu membaca dinamika lokal dan pemicu mobilisasi massa. Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan yang mengintegrasikan dimensi keamanan, sosial, dan kultural dalam satu sistem tata kelola hibrida (hybrid governance).

  • Pembentukan Tim Resolusi Hibrida: Membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan polisi, pemerintah daerah, tokoh adat terverifikasi, dan lembaga gereja. Tim ini bertugas memetakan konflik, mendesain mediasi berbasis nilai adat yang selaras dengan hukum nasional, dan mengawal proses penyelesaian denda adat secara transparan.
  • Implementasi Sistem Early Warning: Mengembangkan sistem pemantauan berbasis komunitas untuk mendeteksi tanda-tanda eskalasi, seperti peningkatan aktivitas mobilisasi massa atau ketegangan terkait sengketa adat, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum konflik menjadi fisik.
  • Strengthening Kapasitas Mediasi Lokal: Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi tokoh adat dan agama tentang teknik mediasi konflik modern, serta membangun kanal komunikasi formal antara mereka dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah.

Opsi resolusi ini ditujukan kepada pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah, khususnya Kapolda Papua dan Pemerintah Daerah Jayawijaya. Implementasi framework hybrid governance memerlukan komitmen politik untuk mengalokasikan sumber daya, membangun protokol koordinasi yang jelas, dan menempatkan resolusi konflik sebagai prioritas dalam agenda pembangunan regional. Langkah ini tidak hanya akan menghentikan perang suku saat ini, tetapi juga membangun infrastruktur sosial yang lebih resilien untuk mencegah konflik horizontal di Papua di masa depan.