Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengidentifikasi pola kerentanan yang signifikan terhadap radikalisme dan konflik horizontal di beberapa wilayah Indonesia, seperti di sebagian Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Analisis institusi ini mengungkap bahwa dinamika konflik tidak hanya bersumber pada perbedaan ideologi, tetapi sering berakar pada kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil. Kesenjangan ekonomi dan marginalisasi sosial menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk melakukan rekrutmen, dengan menawarkan janji peningkatan status ekonomi dan penguatan identitas kelompok. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan nasional yang hanya bersifat represif atau ideologis tanpa intervensi struktural akan kurang efektif dalam membangun stabilitas sosial yang berkelanjutan.

Analisis Konflik: Akar Sosial-Ekonomi sebagai Pemicu Kerentanan

Konflik horizontal dan radikalisme di daerah rawan tidak muncul secara sporadis, tetapi merupakan hasil dari akumulasi faktor struktural yang kompleks. BNPT melihat bahwa ketidakadilan ekonomi, rendahnya akses terhadap peluang kerja, dan penguatan identitas kelompok yang terisolasi menjadi pemicu utama. Dalam konteks ini, strategi deradikalisasi yang hanya berfokus pada aspek doktrin atau pemahaman agama tanpa menyentuh aspek kebutuhan dasar masyarakat akan menemui hambatan signifikan. Kerangka analisis konflik BNPT mengidentifikasi beberapa faktor pemicu utama yang perlu menjadi basis intervensi kebijakan:

  • Kesenjangan ekonomi yang terstruktur: ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi antara kelompok masyarakat di wilayah tersebut.
  • Marjinalisasi sosial: kelompok tertentu merasa terasing dari proses pembangunan dan pengambilan keputusan lokal.
  • Rekrutmen berbasis janji ekonomi: kelompok ekstremis menawarkan alternatif ekonomi sebagai cara masuk untuk merekrut anggota.
  • Kohesi sosial yang rendah: minimnya interaksi lintas kelompok yang mendorong polarisasi dan konflik horizontal.

Pemahaman mendalam terhadap akar konflik ini menjadi landasan penting untuk membangun strategi nasional yang holistik dalam penanganan radikalisme dan konflik horizontal.

Rekomendasi Strategi Integratif: Deradikalisasi Berbasis Pembangunan Sosial-Ekonomi

Berdasarkan analisis tersebut, BNPT merekomendasikan pendekatan strategi deradikalisasi yang diperkuat dengan intervensi sosial-ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan perubahan ideologi individu, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang lebih sehat dan kohesif di daerah rawan. Integrasi program pemberdayaan ekonomi, seperti pembentukan koperasi pemuda lintas agama dan pelatihan kewirausahaan, ke dalam kerangka deradikalisasi dianggap sebagai langkah solutif yang dapat menciptakan alternatif konkret bagi kelompok rentan. Kolaborasi multi-pihak menjadi elemen krusial dalam implementasi strategi ini.

  • Kolaborasi dengan kementerian teknis: sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Tenaga Kerja untuk menyediakan program pelatihan dan akses modal usaha.
  • Penguatan organisasi masyarakat sipil: mendorong partisipasi organisasi lokal dalam implementasi program untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan.
  • Pendekatan berbasis komunitas: program harus dirancang sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi komunitas target, bukan sebagai pendekatan yang seragam.
  • Monitoring berbasis dampak: sistem evaluasi yang mengukur tidak hanya perubahan sikap individu, tetapi juga perbaikan kondisi sosial-ekonomi dan kohesi komunitas.

Strategi ini bertujuan untuk mengubah paradigma deradikalisasi dari pendekatan yang bersifat individual dan ideologis, menjadi pendekatan yang sistemik dan berbasis pembangunan komunitas.

Untuk pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah, rekomendasi kebijakan konkret yang dapat ditindaklanjuti meliputi: pertama, mengintegrasikan indikator sosial-ekonomi (tingkat kesenjangan, akses kerja) dalam pemetaan daerah rawan konflik dan radikalisme oleh BNPT dan instansi terkait. Kedua, mengalokasikan anggaran khusus dalam program deradikalisasi untuk komponen pemberdayaan ekonomi komunitas, dengan mekanisme kolaboratif antara BNPT, kementerian teknis, dan pemerintah daerah. Ketiga, membentuk forum koordinasi permanen antara BNPT, kementerian teknis, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah di wilayah rawan untuk merancang, melaksanakan, dan memonitor program integratif secara berkelanjutan. Keempat, mengembangkan kurikulum pelatihan bagi aparat terkait yang mencakup pendekatan resolusi konflik berbasis pembangunan sosial-ekonomi, sehingga kapasitas kelembagaan dapat mendukung strategi baru ini. Implementasi rekomendasi ini akan memperkuat fondasi strategi keamanan nasional yang lebih preventif, holistik, dan berkelanjutan.