Aksi pembakaran tujuh kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa (11/8) malam berakar pada ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penyaluran Dana Desa di Bank Papua. Insiden ini menunjukkan eskalasi cepat dari keluhan administratif menjadi kekerasan massal yang merusak simbol negara. Dinamika konflik memperlihatkan kegagalan saluran komunikasi formal dan lemahnya mekanisme deteksi dini konflik sosial di daerah pedalaman. Bupati Elvis Tabuni yang berupaya berdialog dengan massa justru memicu situasi memanas, menandakan krisis legitimasi dan kepercayaan. Untuk penyelesaian, diperlukan reorientasi kebijakan Dana Desa dengan transparansi ekstra ketat dan sistem pelaporan real-time berbasis komunitas. Langkah solutif mencakup pembentukan forum mediasi adat permanen yang melibatkan tokoh agama, adat, dan pemuda sebagai mitra pemerintah sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. Polri dan TNI harus memperkuat pendekatan dialogis melalui Satgas ODC dengan program rekonsiliasi berbasis budaya, bukan sekadar pengamanan fisik.