Konflik horizontal antar kampung di Pulau Ambon, Maluku, kembali menjadi perhatian serius aparat keamanan. Dengan akar masalah yang kerap dipicu oleh perselisihan sepele hingga provokasi bernuansa SARA, ketegangan sosial di wilayah ini mengancam stabilitas lokal dan menimbulkan dampak ekonomi yang meluas. Merespons hal tersebut, Polda Maluku meluncurkan program Polisi Masyarakat (Polmas) di tiga kecamatan rawan konflik sebagai langkah preventif yang terintegrasi. Inisiatif ini melibatkan patroli dialogis dan forum komunikasi rutin antara polisi, tokoh pemuda, dan pemuka agama, guna membangun kanal komunikasi yang efektif di tengah masyarakat.

Mengurai Akar Konflik: Dari Perselisihan Sepele hingga Provokasi SARA

Analisis terhadap pola konflik di Maluku menunjukkan bahwa sebagian besar insiden berawal dari interaksi sosial yang bersifat individual, namun dengan cepat meluas menjadi bentrokan antar kelompok. Faktor pemicu dapat dirinci sebagai berikut:

  • Perselisihan Sepele: Sengketa lahan, masalah lalu lintas, atau perbedaan pendapat di ruang publik sering kali menjadi pemicu awal tanpa mekanisme mediasi yang memadai.
  • Provokasi SARA: Sentimen keagamaan dan kesukuan masih menjadi bahan bakar utama eskalasi, diperparah oleh penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial.
  • Keterbatasan Akses Hukum: Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum formal mendorong penyelesaian secara main hakim sendiri, yang berujung pada siklus kekerasan.

Data awal dari implementasi Polmas menunjukkan penurunan laporan konflik hingga 20% dalam dua bulan pertama. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan dialogis dan keterlibatan aktor lokal mampu meredam potensi eskalasi secara signifikan. Program ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga membangun early warning system melalui teknologi pelaporan cepat via aplikasi darurat yang terintegrasi di setiap desa.

Solusi Terpadu: Posko Perdamaian dan Mediasi Terlatih sebagai Pilar Preventif

Untuk memperkuat dampak Polmas, pembentukan posko perdamaian di setiap desa menjadi langkah strategis. Posko ini dilengkapi dengan petugas mediasi terlatih yang berasal dari kalangan pemuda dan tokoh agama, sehingga mampu menjembatani komunikasi antara pihak yang berselisih sebelum konflik meluas. Langkah-langkah operasional yang diusung meliputi:

  • Patroli Dialogis Reguler: Polisi bersama tokoh pemuda dan agama melakukan patroli rutin untuk mengidentifikasi titik rawan serta membangun kedekatan dengan warga.
  • Forum Komunikasi Terjadwal: Diadakan setiap minggu di balai desa untuk membahas isu-isu terkini, menghilangkan kesalahpahaman, dan memperkuat kohesi sosial antar kelompok.
  • Integrasi Teknologi: Aplikasi darurat yang diinstal di perangkat warga memungkinkan pelaporan cepat kejadian mencurigakan, memungkinkan respons preventif dalam hitungan menit.

Keberhasilan Polmas di Maluku membuktikan bahwa pendekatan Polmas yang bersifat preventif dan partisipatif mampu menekan angka konflik horizontal antar kampung. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan—mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh masyarakat—program ini tidak hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga membangun budaya damai yang berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan: Pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disarankan untuk memperluas cakupan program Polmas ke seluruh wilayah rawan di Maluku, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan mediator desa dan pengembangan infrastruktur teknologi pelaporan. Selain itu, diperlukan integrasi program ini dengan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi—seperti penyediaan lapangan kerja dan ruang publik inklusif—untuk memangkas akar struktural konflik. Sinergi antara Polda Maluku, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan harus diperkuat melalui forum koordinasi rutin yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan.