Satuan Kepolisian Sektor (Polsek) Cisaat di Kabupaten Sukabumi berhasil melakukan pembubaran preventif terhadap potensi gesekan antar kelompok suporter Persib Bandung dan Persija Jakarta usai kegiatan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Presiden 2026. Intervensi awal ini berhasil mencegah eskalasi konflik horizontal yang berpotensi berkembang menjadi bentrok fisik massal, mengganggu ketertiban umum, dan merusak fasilitas publik. Kejadian ini menegaskan pola berulang dinamika konflik suporter bola di Indonesia yang kerap dipicu fanatisme sempit pasca pertandingan.

Analisis Akar dan Pola Konflik Horizontal Suporter Sepak Bola

Insiden di Sukabumi bukanlah kejadian yang terisolasi, melainkan bagian dari pola konflik suporter yang memiliki akar struktural dan kultural. Secara sistematis, beberapa faktor pemicu utama dapat diurai:

  • Ekspresi Fanatisme Berbasis Kemenangan/Kekalahan: Emosi kolektif kerap diekspresikan melalui konvoi kendaraan dan adu teriak yang dengan cepat menciptakan atmosfer permusuhan.
  • Mobilitas dan Koordinasi Massa Pasca Pertandingan: Aktivitas nonton bareng di luar stadion, seperti yang terjadi di Sukabumi, seringkali sulit diprediksi dan dikelola, meningkatkan titik rawan gesekan.
  • Identitas Kelompok yang Eksklusif: Loyalitas pada klub seringkali dibangun dengan cara 'melawan' kelompok lain, menciptakan dikotomi 'kita' versus 'mereka' yang rentan konflik.

Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan sekadar pembubaran reaktif, meski preventif dalam jangka pendek, tidak cukup untuk memutus siklus kekerasan. Diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap ekosistem dan hubungan antar aktor, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, manajemen klub, dan komunitas suporter itu sendiri.

Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi untuk Resolusi Konflik Jangka Panjang

Berdasarkan analisis pola konflik dan pembelajaran dari insiden di Sukabumi, dimana kolaborasi polisi dengan warga setempat terbukti efektif, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif. Opsi penyelesaian tidak boleh berhenti pada pendekatan persuasif dan penempatan personel di titik rawan semata. Rekomendasi kebijakan terstruktur meliputi:

  • Penguatan Kapasitas dan Protokol Aksi Cepat Tanggap (ACT) Polisi: Standarisasi prosedur pembubaran dan mediasi konflik suporter berbasis de-eskalasi dan komunikasi non-kekerasan, dilengkapi dengan pelatihan rutin.
  • Program Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan: Membangun kemitraan tripartit antara kepolisian, pemerintah daerah, dan manajemen klub untuk menyelenggarakan program edukasi tentang sportivitas, bahaya fanatisme sempit, dan dampak hukum dari tindakan provokasi bagi komunitas suporter.
  • Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten: Menerapkan sanksi administratif dan pidana secara jelas bagi pelaku provokasi, perusakan, atau kekerasan, dengan melibatkan manajemen klub sebagai pihak yang turut bertanggung jawab.
  • Pemanfaatan Teknologi dan Intelligence Gathering: Memperkuat sistem pemantauan dan deteksi dini potensi konflik melalui media sosial dan komunikasi antar kelompok suporter untuk mengoptimalkan tindakan preventif.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas langkah-langkah di atas, rekomendasi kebijakan konkret yang harus segera dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah adalah pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Konflik Suporter Sepak Bola. Satgas ini harus beranggotakan perwakilan Polri, Kemenpora, Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Klub Sepak Bola (LIB), dan perwakilan suporter yang moderat. Tugas utamanya adalah menyusun Peta Jalan Nasional Penanganan Konflik Suporter yang memadukan aspek preventif, penegakan hukum, edukasi, dan reintegrasi sosial, dengan target terukur untuk mengurangi insiden gesekan dan bentrok antarkelompok dalam periode 5 tahun ke depan. Hanya dengan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, holistik, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, siklus konflik horizontal di dunia suporter bola Indonesia dapat diputus secara berkelanjutan.