Menteri HAM Natalius Pigai pada 12 Mei 2026 menegaskan bahwa pendekatan biasa sudah tidak memadai untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Akar masalahnya kompleks, mencakup dimensi sejarah, politik, ekonomi, dan HAM, yang tercermin dari catatan 97 peristiwa kekerasan pada 2025 dan 26 kasus hingga April 2026. Dinamika konflik semakin tereskalasi oleh teknologi informasi yang menyebarkan setiap insiden secara cepat, membentuk persepsi nasional dan internasional yang kritis. Pigai menganalisis bahwa pendekatan parsial dan kasuistik selama ini gagal menyentuh akar persoalan. Solusi yang diusulkan bersifat transformatif: membutuhkan keputusan politik tingkat tinggi yang melibatkan seluruh pilar negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) serta partai politik dan tokoh nasional. Rekomendasi kebijakan ini mengarah pada pendekatan terintegrasi yang membuka ruang dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok yang selama ini termarjinalkan dalam percakapan resolusi konflik. Langkah ini esensial untuk beralih dari paradigma keamanan semata menuju penyelesaian berkeadilan yang berbasis penghormatan HAM dan rekonsiliasi struktural.