Menag Analisis Relasi Kuasa sebagai Akar Kekerasan di Pesantren, Tawarkan Solusi Rekayasa Tata Kelola

Konflik kekerasan fisik dan seksual di lingkungan pesantren, yang kini semakin sering terekspos publik, bukan semata-mata persoalan individu atau insiden sporadis. Menteri Agama Nasaruddin Umar secara analitis mengidentifikasi bahwa struktur sosial yang mensakralkan hierarki tanpa kontrol memadai telah menjadi akar struktural utama. Ketimpangan relasi kuasa antara kiai dan santri, yang sering dibingkai dalam nilai-nilai spiritual dan tradisi, telah menghasilkan lingkungan asimetris yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Konflik ini memiliki dimensi sosial yang luas, melibatkan institusi pendidikan Islam tradisional (pesantren), pihak pengelola, santri sebagai korban, serta masyarakat dan pemerintah sebagai pemilik kepentingan publik. Dampaknya tidak hanya berupa trauma pada korban langsung, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan Islam dan membayangi pencapaian tujuan pendidikan karakter yang diharapkan dari lembaga tersebut.

Analisis Struktural: Ketimpangan Relasi Kuasa sebagai Mata Rantai Konflik

Analisis mendalam dari fenomena kekerasan di pesantren mengungkap bahwa konflik ini berakar pada dinamika hubungan yang telah terstruktur secara kultural-struktural. Relasi kuasa yang timpang tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang telah lama bertahan. Dalam sistem ini, kiai sering diposisikan sebagai otoritas tunggal yang sakral, sedangkan santri berada dalam posisi yang secara sosial diharapkan untuk patuh dan tunduk tanpa banyak ruang untuk dialog atau keberatan. Ketidakseimbangan ini menjadi pemicu konflik ketika:

• Otoritas yang sakral dan tidak terbatas absen dari mekanisme pengawasan eksternal dan internal yang kuat.
• Nilai kepatuhan dan loyalitas (ta'dzim) diterjemahkan secara kaku, menutup ruang untuk mempertanyakan tindakan yang tidak sesuai.
• Kurangnya aturan eksplisit yang juga mengikat pihak pengasuh dalam hal tata kelola perilaku dan interaksi sehari-hari.

Kondisi ini menciptakan ruang rawan di mana perbedaan status dapat dengan mudah dialihfungsikan menjadi instrumen dominasi dan kontrol yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian yang hanya responsif dan parsial—seperti penanganan kasus per kasus—dipandang tidak memadai untuk memutus mata rantai konflik yang sudah terpola secara struktural.

Transformasi Tata Kelola: Dari Sakralisasi Hierarki ke Sakralisasi Akuntabilitas

Menyadari akar konflik yang bersifat struktural, solusi yang ditawarkan haruslah berbasis pada rekayasa dan transformasi sistem tata kelola pesantren. Pendekatan ini bersifat sistematis dan mengarah pada perubahan fundamental dari pola hubungan yang ada. Menag Nasaruddin Umar menawarkan tiga pilar utama transformasi yang perlu diintegrasikan secara simultan:

• Pembatasan Relasi Kuasa melalui Aturan Eksplisit: Mengembangkan dan menegakkan tata tertib atau kode etik yang secara jelas mengatur batasan interaksi antara pengasuh dan santri. Aturan ini harus mengikat kedua pihak dan memberikan rambu-rambu operasional yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
• Sakralisasi Nilai Anti-Kekerasan secara Agama dan Hukum: Mengarusutamakan reinterpretasi nilai-nilai agama dan hukum yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun seksual. Nilai ini harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dan budaya sehari-hari di pesantren, sehingga melengkapi sakralisasi hierarki dengan sakralisasi perlindungan.
• Penegasan Standar Kapasitas Pengelola: Menetapkan dan menerapkan standar kapasitas minimal bagi kiai dan pengelola pondok, yang dapat diwujudkan melalui mekanisme seperti sertifikasi atau program pelatihan kepemimpinan dan manajemen pendidikan yang berorientasi pada perlindungan anak dan peserta didik.

Rangkaian pendekatan ini bertujuan untuk mengubah lingkungan pesantren dari ruang yang tertutup dan berpotensi represif, menjadi ruang pendidikan yang transparan, akuntabel, dan aman bagi seluruh pihak.

Untuk mengimplementasikan analisis dan solusi ini ke dalam tindakan nyata, diperlukan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan, terutama di Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Rekomendasi utama meliputi: (1) Penyusunan dan sosialisasi panduan nasional tentang tata tertib pesantren yang secara spesifik mengatur relasi antara pengasuh dan santri, dengan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang independen; (2) Pengembangan dan penerapan program sertifikasi atau lisensi bagi kiai yang mencakup kompetensi pedagogi, manajemen konflik, dan pemahaman hukum tentang perlindungan anak; serta (3) Mendefinisikan secara operasional dan jelas dalam peraturan tentang status dan kriteria 'pondok pesantren', sehingga standar tata kelola dan akuntabilitas dapat diterapkan secara menyeluruh dan terukur. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memutus mata rantai kekerasan berbasis kultural-struktural, tetapi juga membangun pondasi bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang modern, berintegritas, dan tetap menjaga nilai-nilai spiritualnya.