Konflik horizontal di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menjadi persoalan struktural yang merusak kohesi sosial dan menghambat pembangunan daerah. Konflik ini tidak hanya bersifat sosial atau budaya, tetapi sering kali berakar pada persaingan ekonomi yang tidak sehat antar kelompok masyarakat, terutama dalam akses terhadap sumber daya alam, kesempatan kerja, dan pasar lokal. Ketimpangan ekonomi yang terjadi telah memicu fragmentasi sosial, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kekerasan. Pendekatan pembangunan yang selama ini berfokus pada pertumbuhan makro, tanpa perhatian mendalam terhadap distribusi, faktanya telah memperbesar ketimpangan dan memperburuk dinamika konflik di wilayah ini.

Analisis Struktural: Akar Konflik dan Kegagalan Pendekatan Makro

Konflik horizontal di NTB perlu dipahami sebagai akibat dari kegagalan sistem ekonomi dalam menyediakan mekanisme distribusi yang adil. Persoalan utama bukan semata-mata pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, tetapi pada bagaimana hasil pertumbuhan itu dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat. Analisis menunjukkan beberapa faktor pemicu konflik yang bersifat ekonomi-struktural:

  • Kompetisi Akses terhadap Sumber Daya: Penguasaan dan akses terhadap lahan, air, dan hasil tambang sering kali tidak merata, menciptakan persaingan yang memicu friksi antar komunitas.
  • Fragmentasi Pasar dan Kesempatan Ekonomi: Pasar lokal sering terbagi berdasarkan garis identitas kelompok, membatasi mobilitas ekonomi dan memperkuat sekat sosial.
  • Ketimpangan Hasil Pembangunan: Program pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang bersifat makro, seperti proyek besar, sering kali manfaatnya tidak terdistribusi secara proporsional, menguntungkan satu kelompok lebih dari lainnya.

Pendekatan pembangunan konvensional yang menitikberatkan pada angka pertumbuhan (PDB) telah terbukti tidak efektif dalam meredakan konflik ini. Model tersebut bahkan dapat memperparah situasi jika tidak disertai dengan instrumen distribusi yang kuat dan desain kelembagaan yang inklusif.

Reorientasi Kebijakan: Model Ekonomi Inklusif sebagai Jalan Resolusi

Solusi fundamental untuk konflik horizontal di NTB adalah melalui reorientasi kebijakan ekonomi menuju model yang lebih inklusif. Ekonomi inklusif adalah sebuah pendekatan yang secara khusus dirancang untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Implementasi model ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan, tetapi secara spesifik untuk membangun kohesi sosial dan meredakan konflik. Beberapa komponen utama dari model ekonomi inklusif yang relevan untuk NTB mencakup:

  • Program Pembangunan Berbasis Partisipasi Proporsional: Desain program pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, harus secara aktif melibatkan representasi dari berbagai kelompok dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
  • Penguatan Koperasi dan Usaha Bersama Lintas Komunitas: Membentuk atau mendukung lembaga ekonomi, seperti koperasi, yang anggota dan kepemilikannya melibatkan berbagai kelompok. Ini dapat menjadi platform untuk kerja sama ekonomi dan mengurangi persaingan destruktif.
  • Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Kapasitas yang Diarahkan untuk Kolaborasi: Program pelatihan tidak hanya menambah skill individu, tetapi juga dirancang untuk mempromosikan kerja sama antar kelompok dalam kegiatan ekonomi, seperti pengelolaan produk bersama atau pemasaran kolektif.

Implementasi komponen-komponen ini memerlukan perubahan paradigma dalam kebijakan publik di NTB. Kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah, yang secara hukum dan anggaran mendukung inklusivitas, menjadi prasyarat utama.

Untuk memastikan efektivitas dan sustainability model ini, diperlukan pemantauan ketat terhadap distribusi manfaat ekonomi dari setiap program. Sistem evaluasi harus memasukkan indikator kohesi sosial dan tingkat konflik sebagai ukuran keberhasilan, bukan hanya indikator ekonomi makro. Pendekatan ekonomi inklusif, bila diimplementasikan dengan komitmen politik dan desain kelembagaan yang kuat, tidak hanya akan meredakan konflik horizontal yang ada, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan untuk NTB. Fondasi ini akan lebih resilien terhadap tekanan sosial dan mampu mendorong pembangunan yang lebih harmonis.

Rekomendasi Kebijakan Konkret untuk Pengambil Keputusan: Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota perlu mengeluarkan Peraturan Daerah atau Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota yang secara khusus mengarusutamakan prinsip inklusivitas ekonomi dalam semua program pembangunan. Rekomendasi ini mencakup tiga tindakan spesifik: (1) Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Inklusif yang terdiri dari perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat dari berbagai kelompok, dan akademisi untuk merancang dan memantau program; (2) Mengalokasikan anggaran khusus (block grant) untuk program-program yang secara eksplisit bertujuan membangun usaha bersama lintas komunitas; dan (3) Mengintegrasikan indikator 'penurunan insiden konflik horizontal' dan 'peningkatan partisipasi ekonomi multi kelompok' sebagai KPI wajib dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Langkah-langkah ini akan memberikan basis legal, kelembagaan, dan finansial yang kuat untuk transformasi menuju ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga mempersatukan.