Evaluasi dua tahun kerjasama TNI-Polri dalam operasi pemulihan kondusifitas di daerah rawan konflik menunjukkan peningkatan efektivitas, khususnya di Papua, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Akar masalah yang dihadapi dalam operasi keamanan di daerah konflik horizontal adalah seringnya terjadi miskoordinasi antara aparat TNI dan Polri, serta pendekatan yang terlalu security-oriented tanpa integrasi dengan program sosial. Dinamika konflik di daerah seperti Papua sering kompleks, melibatkan faktor sejarah, ekonomi, dan identitas, sehingga pendekatan pure security bisa memperburuk situasi. Opsi penyelesaian yang telah diimplementasi dan menunjukkan hasil adalah pembentukan Satuan Tugas Terpadu (STT) Resolusi Konflik di setiap daerah operasi, yang terdiri dari personel TNI, Polri, serta ahli mediasi sosial dan psikolog. Operasi ini tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga pada fasilitasi dialog komunitas, pendampingan ekonomi, dan patroli sosial. Rekomendasi untuk penguatan kebijakan meliputi: pertama, menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terpadu TNI-Polri untuk operasi resolusi konflik; kedua, meningkatkan pelatihan cross-training bagi personel tentang teknik mediasi dan komunikasi damai; ketiga, mengintegrasikan STT dengan badan-badan resolusi konflik sipil untuk continuity setelah operasi berakhir. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mencapai resolusi konflik yang sustainable.