Laporan dari Pusat Monitoring Media menunjukkan peningkatan signifikan dalam konflik digital yang berpotensi memicu polarisasi sosial horizontal di Indonesia. Hoaks dan disinformasi yang menyasar hubungan antar kelompok (agama, etnis, politik) telah menciptakan lingkungan komunikasi yang toxic dan memperdalam prasangka. Beberapa kasus bahkan telah memicu unjuk rasa atau tindakan eksklusif di dunia nyata. Akar masalahnya adalah rendahnya literasi digital kritis di masyarakat, serta algoritma media sosial yang sering memperkuat konten polarisasi karena engagement tinggi. Dinamika konflik digital sering bergerak cepat, dengan narasi yang mudah di-share dan dipercaya tanpa verifikasi, memperuncing ketegangan antar kelompok yang mungkin sebelumnya sudah ada. Solusi yang perlu diambil meliputi tiga lapisan. Pertama, penguatan regulasi dan enforcement terhadap pelaku penyebaran hoaks sistematis dengan tujuan memecah belah masyarakat. Kedua, program literasi digital nasional yang fokus pada verifikasi informasi dan mengenali narasi polarisasi. Ketiga, mendorong platform media sosial untuk mengembangkan algoritma yang mendeteksi dan mengurangi viralisasi konten berpotensi konflik horizontal, mungkin dengan prioritisasi konten yang mendorong dialog. Pendekatan ini penting untuk menjaga ketahanan sosial di era digital.