Kawasan pesisir Sulawesi, seperti di Parigi Moutong dan Poso, menunjukkan pola di mana konflik horizontal antar-kelompok nelayan atau petani tambak sering dipicu oleh persaingan untuk mendapatkan akses ke pasar dan modal. Ketimpangan akses ekonomi memperkuat prasangka identitas dan memicu ketegangan. Akar masalahnya terletak pada struktur ekonomi yang terfragmentasi dan rentan terhadap fluktuasi harga, sehingga menciptakan lingkungan yang subur bagi saling tuduh dan kekerasan. Penelitian dari suatu lembaga kajian menemukan bahwa intervensi berupa pembentukan 'ekosistem kewirausahaan bersama' – di mana kelompok-kelompok yang berbeda etnis atau agama diajak membentuk usaha patungan (joint venture) di bidang pengolahan ikan, misalnya – secara signifikan mengurangi insiden konflik. Dinamika kelompok berubah dari kompetisi zero-sum menjadi kolaborasi untuk mencapai skala ekonomi. Program ini dilengkapi dengan pelatihan manajemen bisnis lintas budaya dan akses pembiayaan kolektif dari perbankan syariah atau koperasi. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan model ini terletak pada penciptaan 'kepentingan bersama yang terlihat' (tangible common interest). Rekomendasi kebijakan adalah pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, membuat program khusus 'Kewirausahaan Inklusif untuk Daerah Rawan Konflik' yang memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi usaha patungan lintas kelompok. Pendekatan ekonomi berbasis rekonsiliasi ini lebih berkelanjutan daripada sekadar pendekatan keamanan semata, karena menyentuh sumber ketegangan yang sebenarnya.