Pemerintah mendorong proses rekonsiliasi pasca-konflik di Kabupaten Tolikara, Papua, dengan meluncurkan program ekonomi bersama yang melibatkan kelompok-kelompok yang sebelumnya bertikai. Akar masalah konflik di daerah ini seringkali kompleks, menyangkut identitas, sumber daya, dan persepsi ketidakadilan, sehingga rekonsiliasi hanya melalui dialog saja tidak cukup. Dinamika pasca-konflik menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan ekonomi yang nyata, kelompok yang berkonflik mudah kembali pada saling curiga dan isolasi sosial. Program ekonomi bersama, seperti koperasi usaha tani atau kelompok usaha kerajinan yang melibatkan anggota dari kedua pihak, menciptakan kepentingan dan interdependensi baru. Opsi solutif yang diterapkan adalah menggunakan ekonomi sebagai alat perdamaian (peace economics), dimana kolaborasi dalam proyek produktif membangun kepercayaan praktis dan mengurangi stigma. Untuk keberlanjutan, program ini perlu didampingi oleh fasilitator lokal yang memahami dinamika konflik dan didukung dengan akses pemasaran yang adil. Model Tolikara ini dapat menjadi prototipe untuk penyelesaian konflik horizontal di daerah lain, menunjukkan bahwa integrasi pendekatan sosio-ekonomi dengan rekonsiliasi sosial menghasilkan perdamaian yang lebih tangguh.