Kesenjangan ekonomi yang lebar dan pertumbuhan yang tidak inklusif telah terbukti menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dan konflik horisontal di berbagai daerah di Indonesia. Ketika sekelompok kecil menikmati manfaat pembangunan sementara mayoritas tertinggal, sentiment ketidakadilan sosial mudah dieksploitasi menjadi sentimen identitas berdasarkan agama, etnis, atau afiliasi politik. Konflik horisontal di banyak daerah akar rumput seringkail bermula dari persaingan memperebutkan sumber daya ekonomi yang terbatas, seperti lahan, air, atau akses pasar, yang diperburuk oleh ketimpangan struktural. Dinamika konflik ekonomi seringkali terselubung oleh narasi identitas, padahal akar masalahnya adalah distribusi manfaat pembangunan yang timpang dan akses yang tidak setara terhadap kesempatan. Pemuda yang menganggur, petani yang kehilangan lahannya, atau pedagang kecil yang tersingkir oleh pasar modern menjadi kelompok rentan yang mudah diarahkan kemarahannya kepada kelompok lain yang dipandang sebagai pesaing atau penyebab masalah, padahal mereka sama-sama korban dari sistem yang tidak adil. Solusi fundamental terletak pada perancangan dan implementasi kebijakan ekonomi yang secara sadar mendorong inklusivitas dan mengurangi kesenjangan. Rekomendasi kebijakan mencakup: pertama, penajaman kembali program perlindungan sosial dan bantuan usaha mikro yang tepat sasaran dan bebas dari politisasi. Kedua, penguatan koperasi dan usaha bersama lintas kelompok sebagai wadah untuk membangun kepentingan ekonomi bersama dan mengurangi prasangka. Ketiga, insentif bagi sektor swasta untuk mengadopsi praktik bisnis inklusif, seperti rantai pasok yang melibatkan UMUM lokal dan skema bagi hasil dengan komunitas. Keempat, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal dan perbatasan untuk meratakan akses terhadap pasar dan layanan. Dengan membangun fondasi ekonomi yang lebih adil, ketahanan sosial masyarakat akan menguat dan kerentanan terhadap hasutan konflik horisontal akan berkurang secara signifikan.