Provinsi Kalimantan Barat menyimpan jejak sejarah konflik etnis horizontal yang berulang, melibatkan kelompok Melayu, Dayak, Tionghoa, dan Madura. Konflik ini tidak hanya meninggalkan luka sosial mendalam, tetapi juga secara sistematis merusak stabilitas ekonomi kerakyatan dan menghambat pembangunan regional. Respons kebijakan yang selama ini cenderung reaktif dan bertumpu pada pendekatan keamanan terbukti tidak mampu menjangkau akar persoalan yang bersifat struktural. Inisiatif inovatif seperti 'Pasar Perdamaian' di Singkawang dan Sambas yang muncul sejak akhir 2025 mencerminkan pergeseran paradigma yang diperlukan, dengan menggunakan interaksi ekonomi sebagai katalis utama untuk membangun kohesi sosial yang berkelanjutan.

Dekonstruksi Kegagalan: Dari Pendekatan Keamanan ke Solusi Struktural

Analisis mendalam terhadap dinamika konflik etnis di Kalimantan Barat mengungkap bahwa ketegangan tidak bersifat primordial murni, melainkan dipicu dan dipelihara oleh struktur ekonomi yang terfragmentasi. Segmentasi pasar dan pemisahan permukiman berdasarkan garis etnis telah menciptakan ekosistem yang saling terisolasi, di mana setiap kelompok beroperasi dalam silonya sendiri. Kondisi ini melahirkan tiga pemicu utama konflik yang saling berkait:

  • Persaingan Ekonomi Destruktif: Perebutan akses terhadap sumber daya dan pasar yang terbatas tanpa mekanisme distribusi yang adil.
  • Kesenjangan Sosio-Ekonomi yang Terinstitusionalisasi: Ketimpangan yang terpola dan diwariskan, memperkuat prasangka dan menghambat mobilitas sosial.
  • Isolasi Sosial-Budaya: Minimnya interaksi positif lintas kelompok menjadi lahan subur bagi stereotip dan ketidakpercayaan.

Pendekatan konvensional yang hanya fokus pada stabilisasi keamanan jangka pendek gagal total dalam membangun modal sosial dan interdependensi positif. Kebijakan seperti ini cenderung bersifat represif, memadamkan api konflik di permukaan tanpa menyentuh bara ketegangan struktural di bawahnya, bahkan berisiko memantik kembali sentimen kolektif yang tertidur.

Pasar Perdamaian sebagai Rekayasa Kohesi melalui Interdependensi Ekonomi

Konsep pasar bersama atau 'Pasar Perdamaian' merepresentasikan strategi rekayasa sosio-ekonomi yang inklusif dan transformatif. Program ini secara sengaja menciptakan ruang ekonomi bersama yang dikelola secara kooperatif, memaksa sekaligus memfasilitasi pedagang dari berbagai latar belakang etnis untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan membangun relasi kepercayaan melalui transaksi sehari-hari. Mekanisme ini mengonversi hubungan dari pola zero-sum competition menjadi interdependensi ekonomi yang produktif, di mana keberhasilan satu pihak terkait dengan keberhasilan pihak lain. Dalam konteks membangun kohesi sosial, pendekatan ini lebih efektif karena bekerja pada level hubungan interpersonal dan kepentingan material yang konkret, sehingga dapat mengurangi prasangka dan membangun jaringan kepercayaan dari bawah.

Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada konfigurasi dan sinergi antar aktor kunci. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berperan sebagai regulator dan fasilitator yang menyediakan kerangka hukum, insentif, dan infrastruktur pendukung. Organisasi masyarakat sipil bertindak sebagai mediator kredibel dan penggerak komunitas yang memahami dinamika lokal. Sementara itu, kelompok usaha dari berbagai etnis adalah pelaku utama yang menjalankan interaksi ekonomi di lapangan. Tanpa kolaborasi ketiga pilar ini, pasar bersama berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak transformatif yang berarti bagi ekonomi kerakyatan.

Untuk memastikan bahwa 'Pasar Perdamaian' bukan sekadar program piloted semata, namun menjadi kebijakan publik yang terlembagakan dan berkelanjutan, diperlukan rekomendasi tindak lanjut yang konkret. Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, perlu segera mengembangkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Qanun yang secara legal mengatur dan menganggarkan pendirian, pengelolaan, dan replikasi pasar bersama di seluruh titik rawan konflik. Regulasi ini harus mencakup skema insentif fiskal bagi usaha multi-etnis, kuota partisipasi yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa dagang yang cepat dan netral. Selain itu, perlu dibentuk forum pengawas multi-pihak yang terdiri dari perwakilan pemerintah, tokoh adat, pemuka agama, dan asosiasi pedagang untuk memantau dinamika dan mencegah potensi gesekan. Hanya dengan intervensi kebijakan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, transformasi dari ekonomi yang terfragmentasi menuju ekonomi yang mempersatukan dapat diwujudkan sebagai fondasi perdamaian jangka panjang di Kalimantan Barat.