Insiden politisasi bencana alam Aceh melalui konten digital bernuansa SARA yang disebarkan akun TikTok @Gufroni menandai eskalasi baru ancaman terhadap stabilitas sosial. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk eksploitasi sengaja terhadap kerentanan psikologis masyarakat pasca-bencana untuk menyulut konflik horizontal. Desakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Aceh kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas merupakan respons kritis yang menggarisbawahi ancaman serius terhadap modal sosial dan fondasi toleransi yang menjadi tulang punggung rehabilitasi daerah. Dampaknya meluas melampaui ruang siber, menggerus kepercayaan dan solidaritas yang vital dalam fase pemulihan kemanusiaan.

Anatomi Provokasi Digital: Eksploitasi Kerentanan dalam Krisis

Analisis konflik ini mengungkap pola provokasi yang semakin canggih, di mana platform media sosial berfungsi sebagai amplifier untuk konten kebencian. Akar masalahnya bersifat multifaktoral dan saling memperkuat:

  • Kerentanan Psiko-Sosial: Masyarakat yang sedang trauma pasca-bencana memiliki sensitivitas tinggi, membuat mereka lebih rentan terhadap narasi yang memecah belah.
  • Defisit Literasi Digital Kritis: Kemampuan masyarakat untuk menyaring, memverifikasi, dan menanggapi konten bermuatan SARA secara bijak masih terbatas.
  • Niat Politis Eksploitatif: Adanya aktor dengan motif tertentu yang sengaja memanfaatkan momentum tragedi untuk mempolarisasi masyarakat berdasarkan identitas.
  • Lanskap Hukum dan Teknis yang Tertinggal: Meski UU ITE dan KUHP cukup memadai, kecepatan respons penegak hukum dan kapasitas digital forensik kerap tidak sebanding dengan kecepatan penyebaran konten viral.
Politisasi bencana merupakan serangan terhadap kohesi sosial yang mengubah solidaritas menjadi kecurigaan, sehingga menghambat proses pemulihan yang inklusif.

Peta Jalan Resolusi: Integrasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Sosial-Digital

Pendekatan solutif memerlukan integrasi kebijakan yang tidak hanya reaktif melalui penindakan hukum, tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan masyarakat. Rekomendasi kebijakan berikut dirancang untuk ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah:

  • Membentuk Satuan Tugas Khusus Digital Provinsi: Polda Aceh perlu segera mengaktifkan atau membentuk satgas penanganan konten SARA dan ujaran kebencian berbasis digital. Satgas ini harus dilengkapi sumber daya ahli digital forensik dan memiliki jalur koordinasi langsung dengan tim 'trust and safety' platform seperti TikTok untuk permintaan penghapusan konten dan pengumpulan bukti yang cepat.
  • Membangun Sistem Peringatan Dini dan Kontra-Narasi: Kolaborasi antara BNPB, Kemkominfo, dan pemerintah daerah Aceh diperlukan untuk membuat pusat pemantauan media sosial selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Pusat ini bertugas mendeteksi konten provokatif awal dan segera meluncurkan kontra-narasi resmi yang menegaskan solidaritas, memverifikasi informasi, dan meredam ketegangan.
  • Meluncurkan Program Literasi Digital Kontekstual: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama dengan organisasi masyarakat sipil seperti LBH Ansor harus merancang modul literasi digital khusus untuk daerah rawan konflik dan pasca-bencana. Modul ini berfokus pada cara mengidentifikasi konten provokatif SARA, etika berdigital di saat krisis, dan saluran pelaporan yang efektif.
  • Memperkuat Kerangka Regulasi dan Akuntabilitas Platform: Pemerintah perlu mendorong perjanjian formal dengan perusahaan pengelola platform media sosial agar memiliki protokol prioritas dan respons dipercepat untuk konten bermuatan SARA yang mengeksploitasi situasi darurat kemanusiaan di Indonesia.

Rekomendasi kebijakan ini menuntut komitmen konkret dari Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Gubernur Aceh, serta koordinasi dengan Kemkominfo dan BNPB. Langkah pertama yang dapat segera diambil adalah menggelar rapat koordinasi tertutup untuk membahas pembentukan satgas digital dan protokol respons cepat, dengan melibatkan perwakilan dari LBH Ansor Aceh sebagai mitra masyarakat sipil. Investasi pada kapasitas digital penegak hukum dan infrastruktur kontra-narasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk melindungi ruang publik digital dan modal sosial bangsa dari ancaman provokasi yang memecah belah, khususnya dalam momen-momen kerentanan nasional seperti pasca-bencana.