Evaluasi kritis terhadap strategi terpadu TNI-Polri di Papua Tengah mengungkap capaian taktis dalam pencegahan eskalasi konflik horizontal, namun sekaligus membeberkan kegagalan dalam menangani akar struktural persoalan. Setelah enam bulan implementasi, pendekatan berbasis keamanan manusia—yang mengintegrasikan patroli dengan intervensi sosial—berhasil meredam tensi di titik-titik rawan. Namun, kesenjangan implementasi yang signifikan terlihat dalam penanganan narasi ketidakadilan, sengketa sumber daya alam, terhambatnya komunikasi antar-kelompok, dan keterbatasan mekanisme mediasi adat. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mencegah kekerasan langsung harus segera ditransformasikan menjadi pendekatan yang mengatasi faktor pemicu berkelanjutan.

Deconstructing Conflict: Analisis Struktural dan Batas Pendekatan Keamanan Manusia

Dinamika konflik di Papua Tengah bersifat multidimensional, melibatkan persilangan kompleks antara ketegangan antar-suku, relasi masyarakat adat dengan pendatang, serta persepsi ketidakadilan terhadap negara. Keunggulan utama strategi TNI-Polri berbasis keamanan manusia terletak pada kemampuannya membangun kepercayaan melalui program seperti posko mediasi keliling dan 'TNI-Polri Mengajar', sehingga efektif sebagai katup pengaman sosial dalam pencegahan kekerasan skala besar. Namun, evaluasi mendalam mengidentifikasi empat faktor pemicu laten yang belum tertangani secara sistemik:

  • Persepsi Ketidakadilan Distributif: Narasi ketimpangan pembangunan dan alokasi sumber daya menjadi alat mobilisasi identitas yang kuat, menciptakan dasar struktural untuk friksi berulang.
  • Sengketa Akses Sumber Daya Alam: Perebutan akses dan manfaat dari tanah, hutan, dan sumber daya ekonomi lainnya tetap menjadi titik panas laten yang terus memicu konflik horizontal.
  • Fragmentasi Komunikasi: Mekanisme dialog formal dan informal seringkali tidak inklusif atau dianggap tidak representatif, yang memperparah mispersepsi dan menghambat pembangunan konsensus.
  • Kapasitas Mediasi Lokal yang Tidak Optimal: Potensi resolusi konflik berbasis adat dan komunitas belum dimaksimalkan secara sistematis meskipun ada pendampingan.

Oleh karena itu, keberhasilan operasional pendekatan keamanan manusia harus dipandang sebagai fondasi awal, bukan sebagai solusi final. Tantangan sebenarnya terletak pada kemampuan untuk mentranslasikan momentum keamanan ini menjadi intervensi kebijakan yang menyentuh lapisan struktural.

Reorientasi Kebijakan: Dari Responsif Menuju Pencegahan Transformative

Berdasarkan analisis struktural di atas, diperlukan reorientasi mendasar dalam strategi pencegahan konflik di Papua. Pergeseran paradigma dari peran TNI-Polri sebagai 'pengendali situasi' menuju 'fasilitator perdamaian dan pembangunan' harus didukung oleh kerangka kebijakan multidimensi. Strategi yang berkelanjutan harus secara simultan memperkuat ketahanan sosial, mengatasi ketimpangan ekonomi, dan memberdayakan institusi lokal. Rekomendasi kebijakan berikut dirancang untuk ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan sektor keamanan:

  • Penguatan Kapasitas Resolusi Konflik Berbasis Komunitas: Mengalokasikan sumber daya khusus untuk pelatihan dan sertifikasi mediator adat, serta mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa adat ke dalam sistem pemerintahan desa.
  • Inisiasi Forum Dialog Inklusif dan Berkelanjutan: Membentuk forum multi-pemangku kepentingan dengan agenda tetap yang membahas isu distribusi sumber daya, dengan fasilitasi netral dari akademisi dan LSM terpercaya.
  • Integrasi Prinsip Keadilan dalam Program Pembangunan: Menjamin transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam di Papua Tengah.
  • Penyempurnaan Sistem Peringatan Dini Konflik Horizontal: Mengembangkan indikator berbasis data sosio-ekonomi dan kultural, serta membangun saluran komunikasi langsung antara masyarakat dengan posko TNI-Polri untuk pelaporan dan respons cepat.

Bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah, momen evaluasi ini menawarkan pelajaran kritis: keberhasilan jangka pendek dalam pencegahan kekerasan tidak boleh membuat komplaisen. Investasi politik dan anggaran yang berani harus dialihkan ke program-program yang membangun fondasi perdamaian jangka panjang—yaitu dengan memberdayakan institusi lokal, menjamin keadilan distributif, dan menciptakan saluran komunikasi yang sehat. Implementasi rekomendasi di atas memerlukan komitmen lintas-sektor dan kerangka waktu yang jelas, dengan TNI-Polri bertransisi menjadi penjaga proses tersebut, bukan lagi sekadar penjaga ketertiban sesaat.