Satuan Tugas Pencegahan Konflik Sosial (Satgas PKS) yang dibentuk pemerintah setahun lalu di sejumlah wilayah rawan Papua menghadapi ujian kompleks dalam menjalankan mandatnya. Akar persoalan yang dihadapi Satgas PKS melampaui kapasitas keamanan semata, mencakup ketidakpercayaan historis masyarakat terhadap aparat, konflik vertikal yang berimbas pada hubungan horizontal antar kelompok pendatang dan asli, serta keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi sebagai instrumen perdamaian. Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang dominan kerap kontraproduktif. Kehadiran personel berseragam justru dapat memicu kecemasan dan diinterpretasi sebagai pendudukan, bukan perlindungan. Di sisi lain, komponen sipil dalam Satgas PKS, seperti pekerja sosial dan mediator, seringkali kekurangan kewenangan dan sumber daya untuk melaksanakan program rekonsiliasi yang berkelanjutan. Evaluasi awal menunjukkan efektivitas terbatas dalam mencegah baku tembak, namun belum signifikan dalam membangun fondasi perdamaian jangka panjang. Solusi yang perlu dipertimbangkan adalah transformasi paradigma Satgas PKS dari pendekatan reaktif-keamanan menjadi preventif-kesejahteraan. Pertama, komposisi personel harus didominasi oleh tenaga sipil dengan keahlian mediasi, psikologi sosial, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kedua, membangun kemitraan dengan lembaga adat dan gereja yang memiliki kredibilitas tinggi di masyarakat sebagai mitra utama dalam early warning system. Ketiga, mengalokasikan anggaran khusus yang dikelola secara transparan oleh forum multi-pihak lokal untuk program cepat-tanggap (quick impact projects) yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah konflik, seperti akses air bersih dan kesehatan.