Konflik pemukiman di kawasan Tambak Osowilangon, Surabaya, telah membuka ruang evaluasi mendalam terhadap implementasi program 'Kota Toleransi' oleh Pemerintah Kota. Konflik horizontal ini, yang melibatkan kelompok masyarakat dari etnis dan agama berbeda dalam perselisihan penggunaan ruang publik dan batas wilayah, menandakan adanya disfungsi dalam pendekatan kebijakan toleransi yang selama ini diterapkan. Skala dampaknya meluas dari ketidakstabilan sosial lokal hingga mengancam reputasi Surabaya sebagai kota yang harmonis, menunjukkan bahwa pendekatan seremonial tidak cukup untuk mengatasi akar masalah struktural seperti ketimpangan akses ruang hidup dan kesempatan ekonomi.

Analisis Struktural: Dekonstruksi Akar Konflik Pemukiman

Evaluasi mendalam menunjukkan bahwa konflik di Tambak Osowilangon bukan fenomena insidental, tetapi manifestasi dari beberapa kegagalan struktural dalam kebijakan kota toleransi di Surabaya. Pertama, kebijakan ini masih berkutat pada pendekatan simbolis dan komunikasi vertikal, tanpa intervensi yang menyentuh lapisan struktural penyebab konflik. Kedua, segregasi sosial yang meningkat di daerah tersebut merupakan konsekuensi dari kurangnya dialog antar komunitas yang rutin dan terstruktur. Ketiga, lembaga masyarakat yang ada, seperti forum kerukunan umat beragama, gagal berfungsi sebagai mediator horizontal yang efektif karena desainnya lebih sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah. Faktor pemicu konflik ini dapat dirinci secara sistematis:

  • Akses Ruang dan Ekonomi yang Tidak Merata: Ketimpangan dalam distribusi ruang hidup dan kesempatan ekonomi menjadi akar material konflik pemukiman.
  • Defisit Dialog Horizontal: Absensi mekanisme dialog terstruktur dan rutin antar kelompok masyarakat memicu miskomunikasi dan eskalasi.
  • Kelemahan Institusi Mediasi: Forum kerukunan yang ada tidak dirancang untuk resolusi konflik horizontal dan kurang memiliki kapasitas mediasi yang independen.
Dengan demikian, kebijakan kota toleransi di Surabaya perlu direorientasi dari pendekatan simbolis ke pendekatan berbasis resolusi konflik yang menyasar akar masalah ini.

Reorientasi Kebijakan: Dari Simbolis ke Solutif

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kota toleransi di Surabaya dalam menyelesaikan konflik pemukiman, diperlukan reorientasi paradigmatik dari pendekatan seremonial ke pendekatan berbasis resolusi konflik yang struktural dan berkelanjutan. Transformasi ini harus melibatkan tiga langkah solutif utama yang membangun ketahanan sosial dari level dasar dan mengurangi potensi eskalasi konflik di masa depan. Langkah-langkah tersebut adalah:

  • Pengembangan Sistem Pemetaan Konflik Berbasis Data: Membangun sistem yang mengintegrasikan data sosial, ekonomi, dan demografi untuk mengidentifikasi titik panas konflik pemukiman secara dini dan memprediksi pola eskalasi.
  • Pembentukan Unit Mediasi Komunitas di Tingkat Kecamatan: Mendirikan unit mediasi yang beroperasi di tingkat kecamatan dengan anggota yang representatif dari berbagai kelompok masyarakat, berfungsi sebagai mediator horizontal yang independen dan terlatih.
  • Integrasi Kurikulum Resolusi Konflik dalam Pendidikan Karakter: Mengintegrasikan modul resolusi konflik dan dialog antar kelompok ke dalam kurikulum pendidikan karakter di sekolah-sekolah di Surabaya, membangun budaya toleransi aktif sejak usia muda.
Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada tetapi juga membangun infrastruktur sosial untuk mencegah konflik pemukiman baru di Surabaya.

Implementasi reorientasi kebijakan ini memerlukan komitmen politik dan alokasi sumber daya yang konkret dari Pemerintah Kota Surabaya dan stakeholders terkait. Rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti meliputi: pertama, penerbitan Peraturan Daerah atau Instruksi Walikota yang secara khusus mendukung pendirian unit mediasi komunitas dan sistem pemetaan konflik berbasis data. Kedua, alokasi anggaran khusus dalam APBD Kota Surabaya untuk pengembangan kapasitas mediator dan platform data konflik. Ketiga, kolaborasi dengan akademisi dan lembaga riset untuk menyusun kurikulum resolusi konflik yang kontekstual dengan dinamika sosial Surabaya. Dengan langkah-langkah ini, Surabaya dapat mengubah kebijakan kota toleransi dari slogan menjadi instrumen resolusi konflik pemukiman yang efektif dan berkelanjutan.