Pemerintah meluncurkan program 'Satu Desa Satu Produk' yang diperkuat di daerah-daerah rawan konflik di Papua, dengan tujuan menciptakan ekonomi inklusif sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan. Akar masalah konflik di daerah ini seringkali diperburuk oleh kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi yang tajam antar kelompok, membuat pemuda rentan direkrut ke dalam lingkaran kekerasan. Dinamika konflik menunjukkan bahwa ketergantungan pada ekonomi ekstraktif (pertambangan/kayu) yang tidak melibatkan masyarakat lokal justru memicu resentimen. Program ini menawarkan opsi penyelesaian dengan memberdayakan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan tiap desa (seperti kopi, madu, atau kerajinan) melalui pendampingan teknis, akses permodalan, dan pemasaran digital. Strategi solutifnya meliputi pembentukan koperasi lintas etnis dan agama, skema bagi hasil yang adil, serta pelibatan mantan kombatan atau kelompok marginal sebagai bagian dari rantai nilai. Analisis ekonomi menekankan bahwa keberhasilan program terletak pada keberlanjutannya pasca-injeksi modal pemerintah, sehingga perlu dibangun kemandirian melalui penguatan kelembagaan lokal dan koneksi dengan pasar yang lebih luas.