Bentrok warga yang kembali meletus di Kecamatan Tallo, Makassar, Senin pagi, bukan sekadar insiden keamanan sporadis. Kerusuhan horizontal yang dipicu ledakan petasan ini mengonfirmasi siklus konflik berulang di wilayah tersebut, menandakan kegagalan mekanisme resolusi berkelanjutan. Dampaknya telah melampaui gangguan ketertiban sesaat, secara signifikan mengikis modal sosial dan menghambat pembangunan ekonomi lokal, sehingga memerlukan respons kebijakan yang bersifat analitis dan sistematis dari para pengambil keputusan di Pemerintah Kota Makassar dan aparat terkait.

Dekonstruksi Akar Konflik Tallo: Dari Pemicu Permukaan ke Ketegangan Laten

Insiden petasan berfungsi sebagai trigger point bagi ketegangan sosial yang telah terakumulasi. Pola bentrok berulang di Makassar, khususnya di Tallo, mengindikasikan akar masalah yang lebih dalam, terletak pada kompleksitas sosial-perkotaan yang tidak terkelola dengan baik. Kegagalan ini merefleksikan beberapa faktor struktural kritis:

  • Komunikasi Antar-Kelompok yang Terputus: Minimnya ruang dialog konstruktif dan formal antar-kelompok, khususnya bagi generasi muda yang rentan terpapar provokasi dan narasi permusuhan.
  • Memori Konflik Historis yang Tidak Terselesaikan: Narasi dan luka masa lalu antar-komunitas yang tidak pernah direkonsiliasi secara tuntas, terus diwariskan dan memicu prasangka serta kesalahpahaman yang mendalam.
  • Vakum Kepemimpinan dan Mediasi Sosial: Melemahnya peran aktif tokoh agama, adat, dan pemuda sebagai mediator yang efektif dalam meredam prasangka dan mencegah eskalasi konflik sehari-hari.
  • Pola Persaingan Ekonomi Tidak Sehat: Tekanan ekonomi dan kesenjangan yang ada memperuncing persaingan antarkelompok rentan, menciptakan friksi sosial yang mudah tersulut oleh pemicu sekecil apapun, seperti insiden kerusuhan terkait petasan.
Dengan demikian, pendekatan keamanan yang hanya bersifat reaktif—menunggu konflik meletus sebelum bertindak—terbukti tidak memadai. Diperlukan diagnosis kebijakan yang tepat untuk mengatasi penyakit sosial yang mendasarinya, bukan hanya gejalanya yang muncul ke permukaan.

Peta Jalan Resolusi Tallo: Pergeseran Paradigma Menuju Pencegahan Berkelanjutan

Memutus siklus kerusuhan horizontal berulang di Makassar memerlukan pergeseran paradigma kebijakan dari penanganan insidental menuju pendekatan terintegrasi berbasis komunitas. Intervensi harus bersifat multi-sektoral, melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan kelompok warga itu sendiri. Rekomendasi kebijakan solutif dapat dirumuskan dalam tiga pilar utama yang saling berkaitan:

  • Pilar Dialog dan Rekonsiliasi Institusional: Pemerintah Kota Makassar perlu membentuk dan mendanai Forum Rembug Warga Tallo secara permanen. Forum ini harus melibatkan perwakilan pemuda, tokoh agama lintas iman, tokoh adat, dan perwakilan perempuan, serta bertemu rutin untuk membahas potensi gesekan dan membangun konsensus sosial. Model ini dapat mengadopsi praktik baik dari mediasi komunitas yang diatur dalam kerangka regulasi seperti Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Kerukunan Masyarakat.
  • Pilar Pemberdayaan dan Kohesi Ekonomi: Meluncurkan program ekonomi bersama yang dirancang khusus untuk melibatkan kelompok muda dari kedua pihak yang rentan konflik. Program kewirausahaan bersama atau koperasi pemuda lintas-kelompok dapat mengalihkan energi dari persaingan destruktif ke kerja sama produktif, sekaligus membangun interdependensi ekonomi sebagai perekat sosial.
  • Pilar Pendidikan Damai dan Early Warning System: Mengintegrasikan modul resolusi konflik dan pendidikan kewarganegaraan inklusif ke dalam kurikulum ekstrakurikuler di sekolah dan pesantren di Tallo. Di sisi lain, membangun sistem peringatan dini (early warning system) berbasis RT/RW yang melibatkan kader perdamaian untuk memantau dan melaporkan potensi gesekan sebelum meluas menjadi bentrok.

Implementasi tiga pilar ini membutuhkan komitmen anggaran yang berkelanjutan dari APBD Kota Makassar, serta kepemimpinan politik yang kuat dari Wali Kota untuk memastikan koordinasi lintas dinas berjalan efektif. Rekomendasi konkret bagi pengambil keputusan adalah segera menginisiasi pertemuan tripartit antara Pemkot Makassar, Kapolrestabes Makassar, dan perwakilan tokoh masyarakat Tallo untuk menyusun blueprint pencegahan konflik jangka menengah, dengan indikator keberhasilan yang terukur seperti penurunan frekuensi insiden, peningkatan partisipasi dalam forum dialog, dan terbentuknya usaha ekonomi bersama lintas kelompok. Tanpa intervensi kebijakan yang sistemik dan berorientasi pada akar masalah, siklus kerusuhan di Tallo hanya akan berulang, dengan biaya sosial dan ekonomi yang semakin membebani pembangunan Makassar.