Konflik horizontal di Sulawesi Tengah yang bersumber pada persaingan sumber daya agraria dan polarisasi identitas telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Studi oleh lembaga riset independen mengungkap bahwa biaya sosial dari konflik tersebut mencapai Rp 2,3 triliun per tahun. Biaya ini merupakan agregasi dari hilangnya produktivitas ekonomi, kerusakan infrastruktur publik dan swasta, pengeluaran ekstra untuk penanganan keamanan, serta beban kesehatan mental masyarakat yang terkait langsung dengan konflik horizontal. Analisis ekonomi konflik ini menjadi dasar penting bagi pengambil kebijakan untuk memahami konflik bukan hanya sebagai persoalan sosial-politik, tetapi juga sebagai tantangan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan daerah.

Analisis Ekonomi Konflik: Struktur Biaya dan Akar Persoalan

Pendekatan analisis ekonomi memungkinkan dekomposisi biaya Rp 2,3 triliun ke dalam komponen-komponen operasional yang dapat diintervensi. Komponen utama terdiri dari:

  • Hilangnya Produktivitas: Konflik mengganggu aktivitas ekonomi di sektor agraria, perdagangan, dan jasa. Warga yang terdampak konflik sering kali mengalihkan waktu dan energi dari kegiatan produktif ke upaya pengamanan diri atau keluarga, menyebabkan penurunan output ekonomi daerah.
  • Kerusakan Infrastruktur: Insiden konflik sering merusak fasilitas publik seperti jalan, pasar, sekolah, dan jaringan listrik, serta properti milik masyarakat. Biaya perbaikan dan rehabilitasi menjadi beban tambahan bagi anggaran daerah dan masyarakat.
  • Pengeluaran Keamanan: Peningkatan kebutuhan patroli, mediasi darurat, dan penanganan hukum meningkatkan alokasi anggaran keamanan bagi pemerintah daerah dan komunitas.
  • Dampak Kesehatan Mental: Trauma, stres, dan ketidakpastian yang ditimbulkan konflik berdampak pada kapasitas kerja, kohesi sosial, dan memerlukan intervensi kesehatan psikososial yang juga memiliki dimensi ekonomi.
Akar dari konflik ini, seperti teridentifikasi dalam studi, sering bersumber pada kompetisi atas sumber daya yang langka—misalnya lahan, air, atau akses pasar—dan polarisasi identitas yang dipolitisasi. Persaingan ekonomi yang tidak diatur dengan baik dapat dengan cepat bertransformasi menjadi konflik sosial jika dipicu oleh narasi identitas yang eksklusif.

Rekonsiliasi sebagai Investasi: Menghitung Return on Investment Sosial

Perspektif ekonomi konflik juga membuka peluang solutif. Analisis menunjukkan bahwa investasi dalam program resolusi konflik dan rekonsiliasi menghasilkan Return on Investment (ROI) sosial yang signifikan. Data mengindikasikan bahwa setiap Rp 1 miliar yang dialokasikan secara strategis untuk program mediasi komunitas dan pembangunan dialog yang berkelanjutan dapat mengurangi biaya sosial konflik hingga Rp 5 miliar. Artinya, pendekatan proaktif melalui rekonsiliasi bukan hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga merupakan investasi ekonomi yang efisien. Dinamika ekonomi konflik perlu dipahami bukan hanya sebagai beban statis, tetapi sebagai area intervensi strategis untuk membangun stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Tengah.

Implikasi kebijakan dari analisis ini adalah kuat. Biaya konflik yang tinggi menunjukkan bahwa status quo—yaitu penanganan konflik secara reaktif setelah insiden terjadi—secara ekonomi tidak sustainable. Oleh karena itu, diperlukan shift paradigma dari cost-bearing ke cost-preventing. Ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan terukur, mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi ke dalam strategi resolusi konflik.

Rekomendasi Kebijakan Konkret untuk Pengambil Keputusan

Berdasarkan analisis mendalam atas biaya dan akar konflik di Sulawesi Tengah, berikut rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan di tingkat daerah dan nasional:

  • Pengintegrasian Analisis Biaya Konflik dalam Perencanaan: Setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) dan evaluasi kebijakan sektoral harus mengintegrasikan analisis risiko dan potensi biaya sosial konflik. Ini akan memastikan bahwa upaya pencegahan konflik mendapat alokasi sumber daya yang proporsional dengan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkannya.
  • Pembentukan Dana Khusus Resolusi Konflik Provinsi: Provinsi Sulawesi Tengah perlu membentuk dana khusus resolusi konflik yang dialokasikan berdasarkan pemetaan risiko dan potensi dampak ekonomi. Dana ini harus digunakan untuk program mediasi berbasis komunitas, pelatihan fasilitator dialog, dan insentif ekonomi untuk kooperasi antar kelompok, dengan target ROI sosial yang terukur.
  • Pengembangan Skema Asuransi Sosial untuk Daerah Rawan Konflik: Mengembangkan skema asuransi sosial atau dana cadangan yang dapat digunakan untuk rehabilitasi ekonomi cepat pasca-insiden konflik. Skema ini dapat melindungi mata pencaharian masyarakat terdampak dan mengurangi waktu recovery ekonomi lokal, sekaligus menjadi buffer bagi anggaran daerah.
Rekomendasi ini dirancang untuk mentransformasi konflik horizontal dari sebuah beban ekonomi menjadi locus investasi sosial-ekonomi yang produktif. Implementasinya memerlukan komitmen politik dan koordinasi yang kuat antar instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta yang memiliki kepentingan pada stabilitas di Sulawesi Tengah.