Kompleksitas konflik Papua menuntut respons kebijakan yang melampaui paradigma keamanan konvensional, menempatkan Operasi Damai Cartenz 2026 sebagai uji coba kritis bagi pergeseran strategi nasional. Persoalan mendasar bukan hanya pada dinamika bersenjata, tetapi pada akumulasi ketidakpercayaan, marginalisasi sosial-budaya, dan trauma psikologis yang telah mengakar. Penerimaan dari tokoh agama seperti Gembala GMS Timika, Iwan Sumandak, yang mengapresiasi pesan kepedulian dan persatuan dari aparat, menandai titik balik signifikan. Respons positif ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang mengutamakan restorative engagement dan komunikasi humanis mulai menembus dinding prasangka, membuka peluang bagi konsolidasi stabilitas keamanan yang berbasis legitimasi sosial, bukan sekadar paksaan fisik.

Analisis Paradigma: Dari Coercive Action ke Restorative Engagement

Akar dari perlunya pendekatan humanis dalam operasi keamanan di Papua terletak pada kegagalan model represif dalam memutus siklus kekerasan dan membangun perdamaian berkelanjutan. Konflik di wilayah ini bersifat multi-dimensional, dimana isu keamanan hanyalah gejala permukaan dari masalah yang lebih dalam seperti ketimpangan pembangunan, persepsi ketidakadilan, dan krisis identitas. Operasi Damai Cartenz secara strategis beralih dari dominasi tindakan keras (kinetic operations) ke upaya membangun komunikasi aktif dan persuasif dengan seluruh lapisan masyarakat. Pergeseran paradigma ini berfokus pada:

  • Pemutusan Siklus Ketidakpercayaan: Interaksi positif yang konsisten antara aparat dan warga, seperti yang terjadi di Timika, berfungsi sebagai koreksi terhadap narasi permusuhan yang selama ini dominan.
  • Pembangunan Modal Sosial: Apresiasi dari tokoh agama dan masyarakat menjadi aset krusial untuk memperluas jejaring dialog dan perdamaian hingga tingkat akar rumput.
  • Legitimasi Operasional: Keberhasilan mendapatkan penerimaan lokal meningkatkan efektivitas jangka panjang operasi keamanan, karena intelijen dan dukungan masyarakat menjadi lebih mudah diakses.

Dengan demikian, pendekatan ini bukan sekadar taktik operasional, tetapi sebuah strategi kebijakan yang berusaha mengatasi akar penyebab konflik secara holistik.

Rekomendasi Kebijakan: Institusionalisasi Pendekatan Humanis untuk Perdamaian Berkelanjutan

Agar momentum positif dari Operasi Damai Cartenz ini tidak bersifat sementara, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menginstitusionalkan pendekatan humanis ke dalam kerangka kebijakan keamanan dan perdamaian di Papua. Apresiasi tokoh agama harus dilihat sebagai titik masuk, bukan tujuan akhir. Berikut adalah peta jalan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti:

  • Peningkatan Kapasitas Personel (Soft Skill Enhancement): Mengembangkan modul pelatihan wajib yang berfokus pada mediation skill, komunikasi lintas budaya, psikologi konflik, dan negosiasi damai bagi seluruh personel keamanan yang akan ditugaskan di Papua. Pelatihan ini harus melibatkan praktisi perdamaian, akademisi, dan tokoh masyarakat lokal.
  • Pembentukan Sistem Peringatan Dini Bersama (Joint Early Warning System): Membentuk joint task force yang terdiri dari perwakilan aparat keamanan, tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan. Task force ini bertugas memantau dinamika sosial, mengidentifikasi potensi gesekan, dan meresponsnya secara kolaboratif sebelum eskalasi menjadi konflik terbuka.
  • Dokumentasi dan Replikasi Praktik Terbaik (Institutional Learning): Membangun sistem pengetahuan yang mendokumentasikan kasus-kasus sukses interaksi humanis aparat-masyarakat, seperti di Timika. Praktik terbaik ini kemudian distandarisasi dan direplikasi secara adaptif di seluruh wilayah operasi, dengan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang jelas.

Rekomendasi kebijakan ini ditujukan langsung kepada pengambil keputusan di Kementerian Pertahanan, Polri, TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pemerintah daerah. Investasi pada pendekatan non-kinetik ini bukanlah pengganti, tetapi pelengkap dan pengarah yang esensial bagi operasi keamanan. Tujuannya adalah mentransformasi Operasi Damai Cartenz dari sebuah program temporer menjadi cetak biru (blueprint) permanen untuk penanganan konflik di Papua yang lebih efektif, legitim, dan berorientasi pada penyembuhan sosial (social healing). Konsistensi dalam mengimplementasikan rekomendasi ini akan menjadi kunci dalam mengkristalkan stabilitas keamanan yang inklusif dan berkelanjutan di tanah Papua.