Konflik horizontal di wilayah pesisir Sulawesi Tengah telah menjadi tantangan multidimensional bagi keamanan maritim dan ketahanan sosial. Sengketa ini bukan hanya permasalahan hukum, tetapi merupakan manifestasi dari akumulasi tekanan sosial-ekonomi yang kompleks. Konflik yang sering berpusat pada perebutan wilayah tangkap nelayan, hak pengelolaan sumber daya laut, dan gesekan antara metode penangkapan tradisional dan modern, semakin diperparah oleh defisit infrastruktur dan layanan dasar. Ketika akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terbatas, serta kehadiran negara dirasakan minimal, masyarakat pesisir menjadi rentan menyelesaikan sengketa melalui cara-cara kekerasan. Dalam konteks ini, TNI AL melalui Komando Armada RI Kawasan Timur telah menginisiasi program bakti sosial terpadu sebagai strategi intervensi preventif yang bertujuan mengatasi faktor pemicu konflik sekaligus membangun kepercayaan antara institusi keamanan dan masyarakat.

Analisis Struktural Konflik Pesisir: Memetakan Pemicu dan Ruang Solusi

Konflik pesisir di Sulawesi Tengah tidak bersifat insidental, tetapi merupakan hasil dari dinamika struktural yang dapat dipetakan secara sistematis. Untuk memahami intervensi TNI AL melalui program bakti sosial, perlu diurai akar masalah yang menjadi bahan bakar konflik horizontal ini:

  • Sumber Daya Ekonomi yang Terbatas: Perebutan wilayah tangkap dan hasil laut yang merupakan sumber penghidupan utama, menciptakan tekanan kompetisi yang tinggi di antara kelompok nelayan.
  • Disonansi Teknologi dan Metode: Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern yang menggunakan alat lebih canggih, sering memicu ketidakadilan dalam distribusi hasil dan merusak ekosistem laut.
  • Kelemahan Institusi Resolusi Sengketa: Ketiadaan atau tidak efektifnya mekanisme resolusi sengketa lokal yang diakui bersama, menyebabkan masalah diselesaikan secara ad hoc dan sering berujung kekerasan.
  • Defisit Kepercayaan terhadap Institusi Negara: Minimnya interaksi positif antara aparatur negara—termasuk institusi keamanan seperti TNI AL—dengan masyarakat, membuat negara dipersepsikan sebagai entitas yang jauh dan tidak solutif.

Program bakti sosial yang meliputi pelayanan medis, perbaikan fasilitas pendidikan, dan penyediaan air bersih, berfungsi sebagai instrumen soft power yang langsung menyentuh kebutuhan dasar. Pendekatan ini secara strategis mengurangi friksi sosial-ekonomi dan mulai mengisi defisit kepercayaan, sekaligus memperkuat rasa memiliki bersama terhadap bangsa dan negara.

Rekomendasi Kebijakan: Dari Intervensi Taktis ke Kerangka Strategis yang Holistik

Meskipun pendekatan soft power melalui bakti sosial oleh TNI AL menunjukkan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang kurang subur bagi konflik, langkah ini bersifat taktis dan perlu diintegrasikan dalam sebuah kerangka kebijakan yang lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk mengatasi konflik pesisir di Sulawesi Tengah secara holistik dan memperkuat keamanan maritim, diperlukan sinergi lintas institusi dan program yang berkelanjutan.

Pertama, penguatan kapasitas institusi lokal. Pembentukan dan fasilitasi forum resolusi sengketa berbasis komunitas yang melibatkan nelayan tradisional dan modern, pemerintah daerah, dan TNI AL sebagai pengawas keamanan. Forum ini harus diberi mandat untuk menyusun zonasi tangkap yang jelas dan mekanisme pengawasan bersama.

Kedua, integrasi program bakti sosial dengan agenda pembangunan daerah. Intervensi infrastruktur dasar (air bersih, kesehatan, pendidikan) oleh TNI AL perlu dikaitkan dengan program pembangunan pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan. Ini akan mengubah intervensi dari 'pemberian' menjadi 'pembangunan partisipatif'.

Ketiga, perluasan mandat TNI AL dalam pendekatan human security. Selain fungsi keamanan, TNI AL dapat diformalkan sebagai mitra dalam program pengembangan ekonomi pesisir, seperti pelatihan diversifikasi hasil laut dan pengelolaan wilayah tangkap berbasis ekosistem, untuk mengurangi kompetisi langsung atas sumber daya yang sama.

Langkah-langkah ini mensyaratkan koordinasi yang kuat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, dan Komando Armada RI Kawasan Timur. Perlu dibuat roadmap bersama yang mengonversi inisiatif bakti sosial taktis menjadi sebuah strategi nasional untuk stabilitas pesisir, dimana TNI AL berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas negara, sekaligus menjaga keamanan maritim wilayah.