Konflik horizontal berbasis konflik ideologi telah menjadi ancaman sistemik bagi stabilitas nasional, menggeser pola ancaman dari tindakan terorisme eksplisit menuju polarisasi dan fragmentasi sosial di tingkat komunitas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi bahwa friksi lokal, yang sering kali berawal dari isu sehari-hari, kini dimobilisasi dan diperbesar melalui narasi ideologis eksklusif yang disebarkan secara sistematis dalam jaringan sosial tertutup. Dampak evolutif ini tidak hanya merusak kohesi sosial pada skala lokal tetapi juga mengancam integrasi bangsa secara struktural, sehingga menuntut respons kebijakan yang melampaui pendekatan keamanan konvensional dan mengarusutamakan strategi nasional yang bersifat preventif dan rekonstruktif.

Anatomi Fragmentasi Ideologis: Dari Infiltrasi Narasi hingga Absensi Dialog

Konflik horizontal berbasis ideologi tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan produk akhir dari proses infiltrasi pemikiran radikal yang memperkeruh dinamika sosial lokal. Analisis BNPT menunjukkan bahwa pendekatan tradisional yang berfokus pada penanganan individu pelaku gagal menjangkau ekosistem sosial—tempat narasi kebencian bertumbuh dan mendapatkan daya—sehingga tidak memadai untuk mencegah konflik. Terdapat tiga faktor katalis yang saling memperkuat sebagai akar masalah yang sistematis:

  • Media Komunitas Tertutup: Jaringan pengajian eksklusif, kelompok diskusi terkotak, dan media sosial komunitas telah menjadi kanal utama penyebaran pemikiran divisif, beroperasi jauh dari radar monitoring arus utama dan menciptakan ruang isolasi ideologis.
  • Absensi Mekanisme Dialog Lokal Terstruktur: Minimnya ruang aman dan terstruktur untuk pertemuan antar-kelompok dengan pandangan berbeda di tingkat kabupaten/kota menyebabkan prasangka mengkristal dan potensi friksi membesar tanpa adanya saluran mitigasi yang efektif.
  • Lemahnya Imunitas Sosial Institusi Lokal: Kapasitas tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan dalam mengidentifikasi serta menangkal narasi yang merongrong toleransi dan kohesi sosial masih rendah, sehingga komunitas menjadi rentan terhadap infiltrasi ideologis.

Strategi Nasional BNPT: Pendekatan Deradikalisasi Sosial sebagai Pilar Rekonstruksi Kohesi

Menjawab anatomi konflik tersebut, BNPT mengusung pendekatan deradikalisasi sosial sebagai inti dari strategi nasional baru yang bersifat komunal dan preventif. Pendekatan ini berbeda dengan deradikalisasi individu yang menarget rehabilitasi pelaku; ia berfokus pada membangun ketahanan kolektif masyarakat terhadap narasi pemecah belah melalui rekonstruksi kohesi sosial. Strategi ini dibangun atas tiga pilar operasional yang saling terhubung:

  • Penguatan Ketahanan Komunitas: Melalui program pelatihan sistematis bagi tokoh masyarakat kunci—guru, aktivis lokal, pengurus organisasi—untuk meningkatkan kemampuan deteksi narasi divisif dan promosi narasi inklusif dalam interaksi sosial sehari-hari, membentuk 'imunitas sosial' pertama.
  • Pembentukan Platform Dialog Terstruktur: Membangun forum dialog berkala dan aman di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan kelompok dengan pandangan berbeda, didampingi oleh fasilitator profesional, untuk mendegradasi prasangka dan membangun pemahaman bersama.
  • Integrasi dengan Kebijakan Sosial-Ekonomi Lokal: Menyelaraskan program deradikalisasi sosial dengan intervensi kebijakan lain yang memperkuat modal sosial, seperti program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan penguatan pendidikan multikultural di sekolah, untuk membangun ketahanan yang holistik.

Untuk memastikan efektivitas strategi nasional ini, pengambil kebijakan perlu mengadopsi beberapa langkah konkret. Pertama, BNPT bersama Kementerian/Lembaga terkait harus mengembangkan indikator ketahanan sosial berbasis komunitas yang dapat diukur secara periodik untuk memantau efektivitas program. Kedua, diperlukan regulasi atau pedoman nasional yang mendorong dan mengalokasikan anggaran bagi pembentukan forum dialog terstruktur di setiap daerah, dengan mekanisme evaluasi yang transparan. Ketiga, integrasi kurikulum tentang resolusi konflik dan literasi digital dalam pendidikan formal dan non-formal perlu diperkuat untuk membangun imunitas sosial sejak usia dini. Rekomendasi kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat pendekatan deradikalisasi sosial BNPT tetapi juga menciptakan infrastruktur sosial yang resilient terhadap ancaman konflik horizontal berbasis ideologi di masa depan.