Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah menguji coba kerangka strategis baru dalam mengelola potensi konflik horizontal berbasis identitas di Kota Medan. Kompleksitas dinamika sosial kota ini, dengan mosaik etnis dan agama yang beragam, menempatkan pencegahan eskalasi dari ketegangan laten menjadi kerusuhan massal sebagai prioritas keamanan manusia nasional. Akar masalah kerap bermula dari persaingan ekonomi yang diwarnai sentimen primordial, sebuah bara yang mudah ditiup menjadi api konflik oleh konten provokatif di ruang digital. Pendekatan deradikalisasi yang diusung BNPT berupaya memotong rantai ini secara terintegrasi, bergerak melampaui pendekatan keamanan represif menuju pembangunan ketahanan sosial berbasis komunitas.

Anatomi Konflik dan Pola Eskalasi di Medan: Sebuah Analisis Struktural

Konflik horizontal di Medan menunjukkan pola khas yang memerlukan pembacaan mendalam. Ketegangan sering kali bermula sebagai perselisihan mikro di ruang publik seperti pasar atau lokasi ibadah—sebuah insiden kecil yang dipicu oleh miskomunikasi atau klaim ruang. Polarisasi kelompok yang cepat terjadi ketika narasi insiden ini diretas dan dibingkai ulang dalam logika identitas suku atau agama melalui jaringan media sosial dan komunikasi kelompok tertutup. BNPT, melalui analisis lapangannya, mengidentifikasi beberapa faktor pemicu kritis:

  • Kesenjangan Ekonomi yang Terasosiasi Identitas: Persepsi ketidakadilan dalam akses ekonomi sering kali dikaitkan dengan afiliasi kelompok tertentu, menciptakan reservoir kebencian.
  • Rentanannya Populasi Pemuda: Kelompok muda dengan prospek ekonomi terbatas menjadi sasaran empuk rekruitmen narasi ekstrem yang menawarkan identitas kolektif dan penjelasan sederhana atas kompleksitas masalah.
  • Fragmentasi Otoritas Keagamaan dan Sosial: Kurangnya saluran dialog terstruktur antar pemuka dari berbagai keyakinan mempermudah pembentukan echo chamber yang memperkuat prasangka.
Dari analisis ini, strategi pencegahan harus dirancang untuk mengintervensi titik-titik kritis dalam siklus eskalasi tersebut.

Membangun Arsitektur Pencegahan: Evaluasi dan Penguatan Pendekatan Deradikalisasi BNPT

Program deradikalisasi BNPT di Medan mencakup dua pilar utama: dekonstruksi narasi kebencian melalui dialog struktural lintas iman dan penguatan kapasitas ekonomi-sosial kelompok rentan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didorong untuk berfungsi lebih proaktif sebagai ruang mediasi dini, bukan sekadar forum seremonial. Pelatihan keterampilan hidup bagi pemuda ditujukan untuk membangun agensi ekonomi sekaligus imunitas terhadap retorika ekstrem. Namun, tantangan implementasi signifikan masih menghadang:

  • Defisit Kepercayaan: Program pemerintah masih kerap dicurigai sebagai alat pengawasan atau stigmatisasi terhadap komunitas tertentu.
  • Respons yang Terfragmentasi: Koordinasi antara BNPT, pemerintah daerah, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil sering kali lamban dan kurang terlembagakan, mengurangi efektivitas respons krisis.
  • Perang Narasi Digital: Kecepatan dan jangkauan disinformasi di media sosial masih jauh melampaui kapasitas program literasi digital yang ada.
Evaluasi ini mengarah pada kebutuhan rekalibrasi strategi dari model reaktif menuju model prediktif dan resilien.

Untuk mentransformasi pendekatan pencegahan yang ada, kami merekomendasikan tiga kebijakan konkret yang dapat diadopsi oleh para pengambil keputusan di BNPT dan Pemerintah Kota Medan. Pertama, pengembangan dan implementasi Indeks Kerawanan Konflik berbasis Kecamatan. Indeks ini harus memetakan secara real-time variabel kunci seperti dinamika pasar tenaga kerja, pola penggunaan media sosial, kepadatan organisasi kemasyarakatan, dan sejarah konflik lokal. Data ini akan menjadi dasar alokasi sumber daya dan intervensi yang tepat sasaran. Kedua, pembentukan Pusat Operasi Bersama (Joint Operations Center) untuk Pencegahan Konflik Horizontal. Lembaga ini harus bersifat permanen, menghimpun perwakilan dari BNPT, Polri, Pemda, FKUB, akademisi, dan aktivis perdamaian masyarakat sipil. Fungsinya adalah memonitor indikator awal, merancang respons terpadu, dan melakukan evaluasi pasca-insiden secara sistematis. Ketiga, peluncuran program Digital Resilience Hub di tingkat kelurahan. Program ini bukan sekadar pelatihan literasi digital, tetapi membekali admin grup komunitas, influencer lokal, dan guru dengan keterampilan verifikasi fakta, pembingkaian ulang (reframing) narasi konflik, dan teknik komunikasi perdamaian. Ketiga rekomendasi ini bertujuan menggeser paradigma dari sekadar deradikalisasi individu menuju penguatan arsitektur kelembagaan dan sosial yang membuat masyarakat Medan secara kolektif lebih tahan terhadap provokasi dan mampu mengelola perbedaan secara produktif.