Dalam lanskap pasca-bencana alam atau konflik horizontal di Indonesia, kevakuman otoritas (vacuum of authority) sering kali menghambat fase rehabilitasi kritis. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi pengembalian pengungsi, distribusi bantuan kemanusiaan, dan inisiasi rekonsiliasi sosial, sehingga memperpanjang ketidakstabilan dan menderita korban. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) muncul sebagai respons struktural untuk mengisi kekosongan tersebut, memberikan stabilitas awal dan dukungan logistik. Namun, operasi ini berlangsung dalam konteks masyarakat yang trauma, di mana kehadiran aparat berseragam memerlukan pendekatan sensitif dan rambu kebijakan yang ketat untuk mencegah persepsi keberpihakan atau ketergantungan permanen pada institusi militer.

Analisis Kerangka OMSP: Memetakan Potensi Konflik dan Tantangan Netralitas

Intervensi TNI melalui kerangka OMSP dalam fase pemulihan pasca-konflik bukan sekadar perluasan tugas teknis. Ini adalah operasi multidimensi dalam ekosistem sosial yang rapuh, penuh dengan dinamika kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Kehadiran TNI, dengan struktur komando dan disiplinnya, memang dapat dengan cepat mengamankan lokasi vital dan mengisi kekosongan tata kelola. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi memicu risiko serius terkait netralitas dan keberlanjutan.

  • Risiko Persepsi dan Trauma: Masyarakat yang baru keluar dari konflik horizontal, terutama yang bernuansa identitas, mungkin memandang kehadiran militer sebagai bentuk pendudukan atau keberpihakan, yang dapat menggagalkan proses perdamaian.
  • Dilema Koordinasi: Tanpa protokol terintegrasi, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan, yang menghambat efisiensi penanganan dan pendistribusian bantuan.
  • Risiko Normalisasi Militer: Intervensi TNI yang bersifat sementara berpotensi menjadi permanen akibat kapasitas lembaga sipil yang belum pulih, sehingga menghambat transisi penuh kembali ke tata pemerintahan sipil dan menciptakan ketergantungan baru.

Tantangan mendasar adalah bagaimana mengoptimalkan keunggulan TNI—seperti logistik, mobilitas, dan kapasitas keamanan—tanpa menggerus peran utama aktor sipil dalam rehabilitasi sosial jangka panjang dan rekonsiliasi.

Menuju OMSP yang Kontekstual: Rekomendasi Kerangka Kebijakan Terintegrasi

Untuk mengubah tantangan menjadi peluang dalam operasi pemulihan pasca-bencana maupun konflik, diperlukan kerangka kebijakan yang jelas, berorientasi solusi, dan berkelanjutan. Kerangka ini harus menjamin kontribusi TNI melalui OMSP bersifat tepat sasaran, terbatas waktu, dan secara aktif mendukung pemulihan kapasitas lembaga sipil. Berikut adalah tiga pilar rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah:

  • Protokol Standar dan Koordinasi Terintegrasi: Pemerintah perlu segera merampungkan dan mensosialisasikan protokol operasi gabungan yang mengikat antara TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) khusus untuk skenario pasca-konflik. Protokol ini harus secara tegas mendefinisikan fase-fase transisi, pembagian tugas, dan mekanisme komando terpadu yang dipimpin oleh otoritas sipil.
  • Mekanisme Transisi dan Exit Strategy yang Jelas: Setiap penugasan TNI dalam OMSP wajib dilengkapi dengan peta jalan (roadmap) transisi yang detail, mencakup indikator kinerja, tahapan penarikan, dan skema serah-terima kendali kepada pemerintah daerah serta lembaga sipil terkait. Hal ini mencegah ketergantungan dan memastikan normalisasi berjalan terukur.
  • Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Bersama: Mengintegrasikan pelatihan bersama antara personel TNI dengan staf pemerintah daerah dan NGO tentang penanganan trauma, mediasi konflik, dan prinsip-prinsip perlindungan masyarakat sipil. Ini akan meningkatkan sensitivitas operasi dan membangun kepercayaan masyarakat.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan regulasi. Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan BNPB, perlu menginisiasi revisi atau penyusunan Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur OMSP untuk pemulihan pasca-konflik, dengan menekankan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, dan orientasi pada perdamaian berkelanjutan. Langkah ini akan mengoptimalkan peran TNI sebagai stabilisator sekaligus fasilitator transisi, tanpa menggeser tanggung jawab utama pemulihan sosial dan ekonomi dari pundak institusi sipil.