Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pekerja proyek jalan di Kabupaten Tolikara, Papua, yang menewaskan lima orang, mengkonfirmasi kegagalan pendekatan keamanan konvensional dalam menyelesaikan konflik struktural yang kronis. Insiden ini bukan sekadar serangan terisolasi, melainkan titik kritis dalam siklus kekerasan yang merugikan semua pihak: hilangnya nyawa sipil, terhentinya proyek infrastruktur strategis, dan semakin dalamnya ketidakpercayaan masyarakat lokal terhadap negara. Peristiwa Tolikara harus menjadi momentum evaluasi kebijakan multidimensi yang mengintegrasikan keamanan, ekonomi, dan partisipasi sebagai satu kesatuan strategi resolusi.

Dekonstruksi Akar Konflik: Infrastruktur sebagai Titik Tekan Marginalisasi

Pola berulang serangan terhadap proyek infrastruktur di Papua mengungkap paradoks kebijakan yang fundamental. Di satu sisi, pemerintah mendefinisikan pembangunan jalan dan jembatan sebagai simbol kemajuan dan pemersatu. Di sisi lain, bagi sebagian elemen masyarakat dan kelompok bersenjata, proyek fisik ini dipersepsikan sebagai alat marginalisasi baru yang mengabaikan hak ulayat, merusak ekologi, dan memaksakan perubahan sosial-ekonomi tanpa konsensus inklusif. Polarisasi persepsi ini diperparah oleh beberapa faktor pemicu yang bersifat struktural dan psikologis:

  • Kesenjangan Distribusi Manfaat Ekonomi: Model pembangunan kerap gagal memastikan aliran manfaat ekonomi langsung kepada pemilik tanah adat, baik melalui skema bagi hasil, rekrutmen tenaga kerja lokal prioritas, maupun program pemberdayaan turunan yang berkelanjutan.
  • Eskalasi Digital dan Trauma Psikologis: Sirkulasi rekaman kekerasan di media sosial memperluas dampak trauma, berfungsi sebagai alat propaganda yang memicu siklus balas dendam, serta mengeraskan identitas kelompok dan menarik perhatian politik internasional terhadap dinamika konflik di Papua.
  • Vakum Mediasi Konflik Lahan: Ketidakhadiran mekanisme mediasi yang kredibel dan diakui semua pihak untuk menyelesaikan sengketa tanah dan kompensasi di sekitar lokasi proyek menyebabkan ketegangan lokal mudah tereskalasi menjadi kekerasan bersenjata, seperti yang terjadi di Tolikara.

Peta Jalan Resolusi: Integrasi Keamanan, Pembangunan Partisipatif, dan Mediasi Konflik

Merespons kompleksitas konflik di Papua, paradigma kebijakan harus bergeser dari pendekatan security-centric menuju human security and inclusive development. Pendekatan semata-mata militer terbukti tidak mampu memutus siklus kekerasan yang merenggut nyawa pekerja dan warga sipil. Strategi terpadu diperlukan dengan intervensi simultan pada tiga poros kebijakan berikut:

  • Reformasi Model Pembangunan Partisipatif: Penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) secara konsisten dalam setiap proyek infrastruktur di wilayah adat, termasuk audit sosial terhadap proyek eksisting dan perancangan ulang skema kemitraan, kepemilikan, serta distribusi manfaat yang transparan dan mengikat secara hukum.
  • Pembentukan Satuan Tugas Mediasi Konflik Daerah: Membentuk satgas permanen di tingkat kabupaten yang beranggotakan unsur TNI/Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil yang netral. Tugas utamanya adalah memfasilitasi dialog pra-proyek, mediasi sengketa lahan, dan monitoring pelaksanaan kesepakatan guna mencegah eskalasi konflik.
  • Perlindungan dan Pemulihan Psikologis Korban: Mengembangkan program pemulihan trauma psikologis yang sistematis bagi keluarga korban serangan, pekerja proyek, dan masyarakat terdampak, sebagai fondasi untuk rekonsiliasi jangka panjang dan memutus siklus balas dendam.

Rekomendasi kebijakan konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, adalah membentuk Tim Audit Sosial dan Mediasi Proyek Infrastruktur Papua dengan mandat khusus. Tim ini bertugas: (1) melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek jalan dalam tahap perencanaan dan konstruksi di wilayah rawan konflik untuk menilai tingkat risiko sosial dan kesesuaian dengan prinsip FPIC; (2) memfasilitasi negosiasi ulang skema kompensasi dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pemilik hak ulayat; dan (3) menyusun protokol keamanan berbasis masyarakat (community-based security) yang melibatkan tokoh adat dalam pengamanan aset dan pekerja proyek, sehingga mengurangi ketergantungan pada pendekatan keamanan konvensional yang sering kali kontraproduktif.