Program 'Sekolah Damai', sebagai inisiatif pendidikan kolaboratif Kemdikbudristek dan masyarakat sipil, memasuki fase evaluasi kritis setelah lima tahun operasional di daerah rawan Papua. Program ini lahir sebagai respons atas konflik horizontal yang melibatkan generasi muda dan ditransmisikan melalui warisan narasi permusuhan antarkelompok. Meskipun bertujuan membangun benteng perdamaian dari lingkungan sekolah, efektivitas jangka panjangnya dalam memutus siklus kekerasan dihadapkan pada kompleksitas realitas sosial-politik yang jauh melampaui pagar sekolah. Tulisan ini menganalisis capaian serta tantangan implementasi program, sekaligus menawarkan reorientasi kebijakan berbasis temuan di lapangan.

Analisis Capaian dan Jurang Implementasi: Antara Teori Kurikulum dan Kompleksitas Lapangan

Evaluasi terhadap implementasi program sekolah damai di Papua mengonfirmasi keberhasilan di tingkat mikro, sekaligus mengungkap disonansi yang signifikan antara kurikulum dan konteks konflik. Keberhasilan paling nyata terlihat dalam penciptaan agen perdamaian muda yang telah berkontribusi meredam potensi tawuran antarpelajar. Namun, terdapat tiga celah struktural yang mengancam keberlanjutan program sebagai instrumen resolusi konflik yang efektif. Celah-celah tersebut adalah sebagai berikut:

  • Kurikulum Teoritis dan Konteks Konflik yang Kompleks: Materi pembelajaran masih bersifat abstrak dan gagal menjembatani realitas konflik multidimensional Papua yang melibatkan isu sosial, ekonomi, politik, dan keamanan dengan multi-aktor.
  • Disparitas Kapasitas Guru: Pelatihan yang tidak merata menyebabkan distorsi pesan perdamaian. Guru sebagai ujung tombak sering kali tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengajar resolusi konflik yang kontekstual.
  • Isolasi Program dari Ekosistem Sosial: Minimnya keterlibatan orang tua dan tokoh adat menyebabkan nilai-nilai damai yang diajarkan di sekolah tidak mendapatkan penguatan, bahkan kerap berbenturan dengan narasi yang berkembang di komunitas.
Inti masalahnya adalah pendekatan program yang terlalu berfokus pada sekolah sebagai pulau perdamaian, tanpa membangun jembatan yang kokoh dengan realitas konflik di sekitarnya.

Reorientasi Kebijakan: Dari Insersi Kurikulum Menuju Pendekatan Ekosistem

Berdasarkan temuan analitis di atas, fase selanjutnya program Sekolah Damai memerlukan pergeseran paradigma dari school-based intervention menjadi community ecosystem-based approach. Pendekatan ini mengakui bahwa pendidikan damai tidak akan berkelanjutan tanpa dukungan dan penyelarasan dari seluruh aktor dalam ekosistem sosial anak. Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang bersifat integratif dan mengikat semua pemangku kepentingan.

Implementasi konsep ekosistem ini memerlukan intervensi kebijakan yang konkret dan terukur. Berikut adalah tiga pilar rekomendasi strategis yang dapat diadopsi oleh Kemdikbudristek bersama pemerintah daerah Papua:

  • Revitalisasi Kurikulum Kontekstual Berbasis Proyek: Mengganti pengajaran teoritis dengan project-based learning yang aplikatif. Contohnya melibatkan siswa dalam proyek dokumentasi kearifan lokal perdamaian, pemetaan sumber konflik di lingkungan sekitar, atau desain mediasi mikro untuk isu riil antar-kelompok. Ini membuat pendidikan resolusi konflik menjadi relevan dan membangun keterampilan praktis.
  • Institusionalisasi Forum Tripartit Sekolah-Keluarga-Komunitas: Membentuk forum tetap yang melibatkan perwakilan sekolah, komite orang tua, serta tokoh adat dan agama. Forum ini berfungsi menyelaraskan pesan perdamaian, membangun komitmen kolektif, dan menjadikan nilai-nilai damai sebagai konsensus komunitas, bukan sekadar materi kurikulum.
  • Pengembangan Sistem Pendampingan Hybrid dan Platform Digital: Mengembangkan platform digital untuk berbagi modul kontekstual, studi kasus, dan praktik baik antar-sekolah di Papua. Sistem ini dilengkapi dengan pendampingan hybrid (luring dan daring) berjenjang untuk guru dan fasilitator komunitas guna menjamin kualitas dan konsistensi implementasi.

Kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan didukung dengan alokasi anggaran khusus yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjadikan pendekatan ekosistem ini sebagai kerangka kerja utama untuk semua program pendidikan di daerah rawan konflik, memastikan bahwa investasi di bidang sekolah damai tidak hanya membangun individu, tetapi juga merekatkan seluruh struktur sosial menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua.