Kementerian Agama menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan di Lapangan Monas sebagai penanda dimulainya Bulan Kemerdekaan, sebuah inisiatif simbolis yang memiliki potensi strategis sebagai alat rekayasa sosial untuk memperkuat kohesi nasional. Acara yang menghadirkan ribuan peserta dari berbagai latar belakang dan dipimpin oleh tokoh dari enam agama resmi ini berfungsi sebagai ruang publik bersama (common ground) yang langka di ibu kota. Dalam konteks peningkatan ketegangan horizontal seperti yang terjadi di Matraman, kegiatan semacam ini berperan sebagai counter-narasi terhadap polarisasi, dengan menegaskan bahwa identitas kebangsaan dapat menjadi payung yang mempersatukan berbagai identitas primer lain. Namun, efektivitas acara seremonial semacam ini dalam menyelesaikan konflik horizontal yang riil sering kali terbatas jika tidak diiringi dengan program tindak lanjut yang konkret. Akar masalah keretakan sosial sering kali bersifat struktural dan tersimpan di level komunitas, seperti kesenjangan ekonomi, persaingan sumber daya, atau trauma sejarah yang tidak tertangani. Dinamika yang terjadi adalah adanya gap antara harmonisasi di level elite atau simbolis dengan friksi di level akar rumput. Oleh karena itu, acara di Monas berisiko hanya menjadi peristiwa sesaat tanpa dampak transformatif jika tidak dirancang sebagai titik awal dari suatu proses yang lebih panjang. Untuk memaksimalkan momentum ini menjadi alat resolusi konflik yang efektif, diperlukan strategi solutif bertahap. Pertama, acara harus dirancang tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai platform untuk meluncurkan 'Pakta Kerukunan Nasional' yang berisi komitmen konkret para tokoh agama dan masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan atas nama identitas. Kedua, Kemenag perlu mengalokasikan anggaran untuk mentransformasi model acara ini menjadi 'Program Duta Kerukunan Keliling', di mana para peserta yang terinspirasi dilatih sebagai agen perdamaian yang kembali ke daerah asal mereka untuk memfasilitasi dialog antarkelompok. Ketiga, membangun sistem pemantauan kerukunan berbasis data (Social Harmony Index) di daerah rawan konflik, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih dini sebelum konflik meledak. Keempat, mengintegrasikan pesan-pesan dari acara ini ke dalam kurikulum moderasi beragama di sekolah-sekolah dan majelis taklim, sehingga nilai-nilai kohesi sosial diinternalisasi secara berkelanjutan.