Konflik lahan antara Desa Banyu Urip dan Desa Ketapang di Kabupaten Sampang, Madura, yang telah berlangsung sejak 2019, akhirnya mencapai titik rekonsiliasi setelah mediasi intensif oleh Pemkab Sampang dan tokoh agama. Akar konflik berupa tumpang tindih sertifikat tanah seluas 12 hektare yang diklaim oleh kedua desa, dipicu oleh perubahan tata ruang tahun 2015. Mediasi menghasilkan kesepakatan pembagian lahan dengan mekanisme bagi hasil yang diawasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Rekomendasi solutif meliputi percepatan sertifikasi tanah berbasis spasial dan pembentukan tim mediasi desa permanen untuk mencegah konflik serupa.