Konflik horizontal yang melibatkan warga Desa Domato dan Desa Sidangoli Dehe di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, akhirnya mereda melalui sebuah deklarasi damai yang digelar pada 23 September 2026. Deklarasi bertajuk 'Bersatu dalam Keberagaman, Bersama Menjaga Kedamaian' ini dipimpin langsung oleh Bupati James Uang dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda serta tokoh masyarakat kedua desa. Peristiwa deklarasi ini menjadi titik kritis dalam meredakan ketegangan yang sebelumnya memicu keresahan luas dan berdampak signifikan terhadap sektor perdagangan warga. Kehadiran 200 personel keamanan yang ditempatkan untuk mencegah bentrokan mengindikasikan bahwa eskalasi konflik telah mencapai level yang mengancam stabilitas sosial-ekonomi di tingkat komunitas. Mediasi yang dilakukan oleh Bupati menjadi kunci dalam merangkul kedua belah pihak untuk kembali duduk bersama dan menyepakati perdamaian.

Akar Konflik dan Celah Kohesi Sosial di Level Komunitas

Meskipun sumber tidak merinci secara detail akar perselisihan, dinamika yang terjadi mengindikasikan potensi konflik horizontal yang dipicu oleh isu-isu lokal sensitif. Dalam perspektif analisis konflik, situasi semacam ini kerap kali muncul akibat lemahnya saluran komunikasi antar kelompok, sengketa batas wilayah, atau perbedaan kepentingan ekonomi yang tidak terakomodasi dengan baik. Dampak paling terasa adalah terganggunya aktivitas perdagangan dan menciptakan keresahan meluas, yang membutuhkan intervensi cepat dari aparat keamanan. Faktor-faktor pemicu potensi konflik di tingkat komunitas dapat diuraikan sebagai berikut:

  • Rendahnya intensitas komunikasi dan dialog antarwarga dari dua desa yang berbeda, sehingga kesalahpahaman mudah berubah menjadi ketegangan terbuka.
  • Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan tokoh agama sebagai perekat sosial, padahal kearifan lokal Maluku Utara memiliki nilai-nilai penyelesaian sengketa yang kuat.
  • Ketiadaan mekanisme deteksi dini yang melibatkan pemerintah desa dan kecamatan untuk mengidentifikasi potensi konflik sebelum meluas menjadi bentrokan fisik.
  • Kerentanan ekonomi yang membuat isu lokal cepat dipolitisasi dan memicu sentimen antarwarga, mengingat gangguan pada sektor perdagangan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat.

Langkah Bupati James Uang yang turun langsung dalam proses mediasi menjadi kunci keberhasilan deklarasi damai ini. Pendekatan personal dan komitmen politik yang kuat dari kepala daerah adalah modal penting dalam membangun kepercayaan para pihak yang bertikai. Keberadaan tokoh masyarakat kedua desa dalam acara deklarasi menunjukkan bahwa struktur sosial yang lebih luas turut berperan dalam merajut kembali kohesi yang sempat retak. Hal ini sejalan dengan semangat penyelesaian konflik yang tidak semata-mata mengandalkan pendekatan keamanan, melainkan juga pendekatan sosial budaya dan politik yang partisipatif.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Peran Pemda sebagai Juru Damai dan Memvalidasi Kerugian Materiil

Keberhasilan deklarasi damai ini tidak boleh berhenti pada seremoni dan perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret oleh pemerintah daerah (pemda) dan para pemangku kepentingan. Pertama, pemda bersama aparat keamanan harus terus melanjutkan proses mediasi yang berkelanjutan untuk menyelesaikan secara tuntas akar perselisihan yang belum terungkap, baik itu terkait batas wilayah, sumber daya alam, maupun masalah ekonomi. Kedua, perlu dilakukan validasi dan pendataan kerugian materiil yang diderita warga akibat konflik, terutama dampak pada sektor perdagangan, sehingga bantuan pemulihan ekonomi dapat diberikan secara tepat sasaran. Ketiga, membentuk forum dialog antar-desa yang difasilitasi oleh kecamatan dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda sebagai upaya menjaga komunikasi dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, pemda tidak hanya bertindak sebagai juru damai saat krisis, tetapi juga sebagai pengelola kerukunan sosial jangka panjang yang berbasis data dan partisipasi masyarakat.