Konflik horizontal di Papua kerap dipicu oleh kesenjangan komunikasi antara kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang suku, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, tokoh lintas agama mendorong penguatan dialog sebagai instrumen utama merawat perdamaian dan merespons persoalan kemanusiaan. Forum yang digelar Majelis Muslim Papua bersama Aliansi Demokrasi untuk Papua menegaskan bahwa keberagaman harus dikelola sebagai kekuatan bersama, bukan sumber perpecahan. Skala dampak konflik ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menghambat pembangunan manusia dan ekonomi di wilayah Papua.

Analisis Akar Konflik: Kesenjangan Komunikasi dan Kearifan Lokal yang Terabaikan

Akar masalah konflik horizontal di Papua terkait erat dengan lemahnya mekanisme komunikasi antarkelompok. Nilai-nilai kearifan lokal seperti filosofi "satu tungku tiga batu" yang mengajarkan kebersamaan dan saling menghormati perlahan tergerus oleh dinamika politik dan kekerasan. Beberapa faktor pemicu utama yang teridentifikasi meliputi:

  • Kurangnya ruang dialog formal yang menjembatani perbedaan identitas agama dan etnis;
  • Penyebaran narasi eksklusif yang memperkuat polarisasi;
  • Keterbatasan pemahaman multikultural di kalangan masyarakat dan aparat;
  • Lemahnya institusi lokal dalam mengelola konflik secara preventif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup; diperlukan revitalisasi modal sosial berbasis kearifan lokal yang dapat merajut kembali hubungan sosial yang terputus.

Rekomendasi Kebijakan: Institusionalisasi Dialog Lintas Agama dan Pendidikan Multikultural

Pendekatan solutif memerlukan institusionalisasi forum dialog permanen lintas agama yang berfokus pada penyelesaian masalah kemanusiaan konkret. Berdasarkan hasil diskusi lintas tokoh, beberapa rekomendasi kebijakan dirumuskan sebagai berikut:

  • Pembentukan dewan penasehat lintas agama di setiap tingkat kabupaten/kota sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial dan keagamaan;
  • Program bersama pembangunan rumah ibadah dan perayaan hari besar keagamaan untuk memperkuat kohesi sosial;
  • Penyusunan kurikulum pendidikan multikultural berbasis nilai-nilai lokal Papua yang diajarkan sejak pendidikan dasar guna mencegah radikalisasi identitas agama dan etnis.

Implementasi kebijakan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan menjadikan dialog sebagai budaya dan kelembagaan, perdamaian di Papua dapat dirawat secara berkelanjutan.

Bagi para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah, langkah konkret yang direkomendasikan adalah segera memfasilitasi pembentukan forum dialog permanen lintas agama yang difasilitasi oleh pemerintah, serta mengintegrasikan kurikulum pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan formal Papua. Hanya dengan pendekatan struktural dan kultural yang sinergis, konflik horizontal dapat dicegah dan perdamaian dapat dirawat secara berkelanjutan.