Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis nasional kini menghadapi polarisasi sosial yang akut di Malang, ditandai oleh gelombang protes mahasiswa yang dijawab dengan aksi dukungan massal ribuan simpatisan dari pelaku rantai pasok program. Konflik ini tidak sekadar menyangkut isu teknis operasional, tetapi telah berkembang menjadi polemik publik yang mengkristalkan dua kubu: kelompok kritis (terutama mahasiswa) melawan kelompok penerima manfaat langsung (petani, pelaku UMKM, dan relawan). Dimensi konflik yang meluas ini mengancam kohesi sosial sekaligus mempertanyakan efektivitas komunikasi dan tata kelola kebijakan publik partisipatif.

Dekonstruksi Akar Konflik: Dari Teknis ke Politis

Pada permukaan, polemik MBG dipicu oleh insiden teknis seperti dugaan kasus keracunan. Namun, analisis mendasar mengungkap tiga lapisan penyebab yang saling bertaut. Pertama, aspek teknis-operasional program yang dianggap kurang transparan dalam standard operating procedure (SOP) higienitas dan distribusi menjadi pemicu awal kritisisme. Kedua, aspek ekonomi-sosial di mana program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi mikro yang melibatkan ribuan pelaku rantai pasok; setiap ancaman terhadap kontinuitas program dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas penghidupan. Ketiga, aspek politik-komunikasi berupa kegagalan membangun narasi inklusif yang mengakomodasi baik capaian maupun area perbaikan, sehingga memicu dikotomi pro dan kontra yang keras.

Peta aktor dalam polarisasi sosial ini dapat dipetakan secara sistematis:

  • Kelompok Kritis (mahasiswa, LSM pengawas): Menuntut akuntabilitas, transparansi data, dan perbaikan prosedur teknis berbasis bukti.
  • Kelompok Penerima Manfaat & Pendukung (petani penyuplai, UMKM mitra, relawan, penerima manfaat): Memandang program sebagai penggerak ekonomi lokal dan menolak wacana penghentian yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup.
  • Pemerintah (Pelaksana Kebijakan): Berada di tengah tekanan dua kubu, membutuhkan strategi mediasi dan komunikasi yang efektif.
Dinamika ini menunjukkan konflik telah bergeser dari evaluasi kebijakan menjadi benturan kepentingan dan persepsi yang berpotensi meluas menjadi fragmentasi sosial horizontal.

Rekomendasi Kebijakan: Strategi Multi-Pintu untuk De-eskalasi dan Resolusi Berkelanjutan

Merespons kompleksitas konflik, diperlukan pendekatan kebijakan yang multidimensi dan berurutan. Opsi resolusi harus dirancang untuk tidak hanya meredakan ketegangan jangka pendek, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang inklusif dan akuntabel ke depan. Berikut tiga pilar rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pengambil kebijakan terkait:

1. Evaluasi Transparan dan Independen: Membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan akademisi, praktisi kesehatan masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil untuk mengaudit aspek teknis MBG (higienitas, rantai dingin, SOP distribusi). Temuan audit harus dipublikasikan secara terbuka dan menjadi dasar perbaikan yang terukur, memutus siklus kritisisme berbasis praduga.

2. Membangun Arena Dialog Terstruktur: Menyelenggarakan forum dialog multi-pihak dengan fasilitasi profesional. Forum ini harus melibatkan perwakilan mahasiswa, kelompok penerima manfaat, pelaku rantai pasok, dan kementerian/lembaga terkait. Tujuannya adalah:

  • Memetakan bersama titik masalah dan solusi teknis.
  • Mendengarkan langsung dampak ekonomi-sosial dari berbagai perspektif.
  • Menyusun peta jalan perbaikan program yang disepakati bersama, mengurangi ruang saling mendiskreditkan.

3. Transformasi Komunikasi Publik Partisipatif: Pemerintah perlu menggeser paradigma komunikasi dari searah menjadi partisipatif. Strateginya mencakup:

  • Peluncuran portal data terbuka (open data) capaian MBG dan laporan perbaikan berkala.
  • Kampanye narasi yang seimbang, mengakui tantangan tanpa mengecilkan keberhasilan.
  • Pemanfaatan channel komunikasi yang menjangkau semua segmen, termasuk media lokal yang dipercaya komunitas pendukung maupun kritikus.

Untuk mengonsolidasikan langkah-langkah di atas, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusiaia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan pemerintah daerah terkait perlu segera menginisiasi Satuan Tugas (Satgas) Resolusi Konflik MBG. Satgas ini bertugas mengoordinasikan implementasi rekomendasi, memantau perkembangan dialog, dan menyusun laporan periodik kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Langkah konkret ini tidak hanya akan meredakan polarisasi sosial saat ini, tetapi juga membangun preseden positif dalam mengelola dinamika publik atas kebijakan strategis yang kompleks dan multi-stakeholder di masa depan.