Hasil studi terbaru yang didanai Kementerian Keuangan menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan akses ekonomi inklusif dan penurunan angka kekerasan komunal di daerah rawan konflik seperti Papua, Poso, dan Aceh. Akar masalah dari banyak konflik horizontal seringkali adalah persaingan atas sumber daya ekonomi yang terbatas dan ketimpangan yang dirasakan antar kelompok. Program pemberdayaan yang dirancang secara inklusif, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam rantai nilai yang sama, terbukti mampu membangun interdependensi ekonomi dan mengurangi prasangka. Dinamika ini menawarkan solusi strategis yang bersifat preventif: investasi pada koperasi lintas kelompok, pelatihan keterampilan bersama, dan pembukaan aksas pasar yang adil dapat menjadi social glue yang kuat. Rekomendasi kebijakan adalah mengintegrasikan analisis risiko konflik ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan dana khusus untuk program ekonomi kolaboratif di wilayah-wilayah dengan sejarah konflik.