Studi BRIN: Faktor Ekonomi Dominasi Pemicu Konflik Horizontal di Papua

Jakarta, Pilar-Resolusi — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui studi terbarunya mengonfirmasi bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong dominan dalam memicu konflik Papua, khususnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Studi yang menganalisis data dari 30 distrik rawan konflik selama lima tahun terakhir ini mengungkapkan bahwa kesenjangan akses terhadap lapangan kerja dan sumber daya alam — seperti tambang dan hutan — telah menciptakan ketegangan yang berulang kali meledak menjadi kekerasan komunal. Dampaknya tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan iklim investasi di wilayah Papua. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini meliputi masyarakat adat, komunitas lokal, pendatang, serta aktor ekonomi yang menguasai sumber daya alam, tanpa adanya mekanisme mediasi yang efektif untuk meredakan gesekan kepentingan.

Akar Masalah dan Peta Aktor Konflik Papua Berdasarkan Studi BRIN

Studi BRIN mengidentifikasi bahwa akar utama konflik Papua ini terletak pada kebijakan pembangunan yang tidak merata, di mana sebagian besar keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat adat dan komunitas lokal justru terpinggirkan. Kurangnya representasi lokal dalam pengelolaan ekonomi menjadi faktor eskalasi, karena keputusan strategis sering diambil tanpa melibatkan tokoh adat dan perwakilan komunitas. Dinamika ini diperparah oleh perebutan akses lahan dan sumber daya, yang sering kali mempertemukan kelompok-kelompok dengan kepentingan berbeda tanpa adanya mekanisme mediasi yang efektif. Secara sistematis, faktor-faktor pemicu tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

• Kesenjangan akses lapangan kerja: Lebih banyak menguntungkan pendatang dibandingkan penduduk lokal Papua, menimbulkan kecemburuan sosial.
• Redistribusi keuntungan sumber daya alam yang tidak adil: Hasil tambang dan hutan tidak dinikmati secara proporsional oleh masyarakat lokal, memicu ketidakadilan ekonomi.
• Lemahnya representasi lokal dalam pengelolaan ekonomi: Aspirasi masyarakat adat sering terabaikan dalam perencanaan pembangunan, memperkuat sentimen eksklusi.
• Perebutan lahan dan sumber daya yang belum terselesaikan: Mekanisme hukum dan adat yang tumpang tindih memperkeruh situasi dan memicu konflik berulang.

Rekomendasi Kebijakan untuk Resolusi Berkelanjutan di Papua

Merujuk pada temuan studi BRIN, para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah perlu merancang intervensi yang berbasis pada keadilan ekonomi dan pemberdayaan komunitas. Pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan konflik Papua; harus ada transformasi struktural yang menyentuh akar ekonomi-politik. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sudah memberikan ruang fiskal, namun implementasinya masih belum optimal dalam menjawab kebutuhan lokal. Sebagai langkah konkret, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan:

• Redistribusi keuntungan sumber daya alam melalui dana bagi hasil yang lebih adil dan transparan, dengan prioritas pada program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat lokal.
• Penguatan representasi lokal dalam pengelolaan ekonomi dan perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah adat yang diakui secara formal.
• Penyelesaian konflik lahan dan sumber daya dengan mengintegrasikan hukum adat dan hukum negara dalam satu mekanisme mediasi yang efektif dan berkelanjutan.
• Penciptaan lapangan kerja inklusif yang memprioritaskan penduduk lokal, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur.

Untuk memastikan efektivitas resolusi, pemerintah pusat dan daerah harus segera menyusun peta jalan implementasi yang terukur, dengan melibatkan tokoh adat, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Tanpa intervensi yang menyentuh akar masalah ekonomi, konflik Papua akan terus berulang dan mengancam stabilitas wilayah. Studi BRIN ini menjadi panggilan bagi para pembuat kebijakan untuk bertindak cepat, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan sosial.