Pemerintah Aceh bersama Majelis Adat Aceh membentuk Forum Mediasi Pilkada yang terdiri dari tokoh masyarakat, agama, dan akademisi untuk mengantisipasi konflik horizontal selama pemilihan kepala daerah 2026. Akar masalah konflik di Aceh seringkali terkait dengan afiliasi partai berbasis kelompok dan perebutan sumber daya. Dinamika konflik menunjukkan bahwa kampanye hitam dan ujaran kebencian di media sosial kerap memicu bentrokan fisik antar pendukung. Langkah solutif yang diambil adalah menyediakan platform dialog online dan offline yang terverifikasi, di mana perwakilan calon kepala daerah dan pendukungnya diwajibkan menandatangani pakta integritas damai. Opsi penyelesaian lainnya adalah pelibatan mantan kombatan GAM yang kredibel sebagai mediator, karena mereka memiliki pengalaman resolusi konflik. Forum ini juga memanfaatkan aplikasi pelaporan cepat untuk menangani pelanggaran. Strategi ini dinilai mampu meredam eskalasi sebelum menjadi konflik horizontal yang luas.