Konflik horizontal antara kelompok pro dan kontra otonomi khusus di Papua Pegunungan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional. Akar persoalan tidak semata-mata ideologis, melainkan lebih pada perebutan akses terhadap sumber daya ekonomi yang terbatas, sehingga menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Dalam konteks ini, Badan Intelijen Negara (BIN) mengimplementasikan pendekatan soft power sebagai strategi alternatif untuk meredam ketegangan, dengan menekankan rekonsiliasi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai solusi jangka panjang.

Analisis Dinamika Konflik dan Strategi Soft Power BIN

Berdasarkan data lapangan, kejenuhan masyarakat terhadap kekerasan mulai tampak, terutama di daerah seperti Distrik Ilu. BIN memanfaatkan momentum ini dengan melibatkan tokoh adat dan mantan kombatan sebagai agen perdamaian, sejalan dengan teori resolusi konflik yang menekankan pentingnya inklusivitas aktor lokal. Untuk memperkuat efek pendekatan soft power, BIN melalui Yayasan BIN meluncurkan program ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan lokal, yaitu kopi dan vanili. Program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengalihkan energi potensial konflik ke kegiatan produktif yang memperkuat kohesi sosial.

Faktor pemicu konflik horizontal dapat dirinci sebagai berikut:

  • Ketimpangan distribusi manfaat otonomi khusus yang memicu kecemburuan antarkelompok.
  • Lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
  • Kurangnya ruang dialog yang inklusif antara pro dan kontra otonomi khusus.

Opsi Rekonsiliasi dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam merespons akar masalah tersebut, BIN menginisiasi forum dialog bulanan yang difasilitasi oleh Fasilitator Damai dari kesatuan masyarakat hukum adat. Forum ini menjadi tempat bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi dan mencari titik temu. Hasil awal di Distrik Ilu menunjukkan penurunan insiden kekerasan sebesar 60% dalam tiga bulan pertama, mengindikasikan efektivitas pendekatan partisipatif ini. Keberhasilan tersebut memperkuat argumen bahwa soft power lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan keamanan keras yang kerap memicu resistensi baru.

Rekomendasi kebijakan konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan antara lain: pertama, memperluas program ekonomi kreatif berbasis kopi dan vanili ke distrik-distrik lain di Papua Pegunungan dengan pendampingan teknis dari BIN dan kementerian terkait. Kedua, mengintegrasikan forum dialog bulanan ke dalam struktur Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) daerah agar memiliki payung hukum dan anggaran resmi. Ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap indikator penurunan konflik serta kesejahteraan ekonomi mantan kombatan untuk memastikan keberlanjutan soft power. Dengan langkah ini, penyelesaian konflik horizontal tidak hanya akan memperkuat stabilitas sosial, tetapi juga mempercepat pembangunan manusia di Papua Pegunungan, sekaligus memperkokoh keamanan nasional secara menyeluruh.