Konflik horizontal yang melanda Kabupaten Poso pada periode 2023–2024 tidak hanya memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur, tetapi juga membuka luka lama yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Menghadapi eskalasi ketegangan berbasis sentimen agama dan kesenjangan ekonomi, Pemerintah Daerah bersama TNI dan tokoh masyarakat membentuk Satgas Rekonsiliasi Poso. Laporan terbaru Satgas menunjukkan penurunan angka insiden kekerasan hingga 60% dalam setahun terakhir, sebuah capaian yang tidak terlepas dari pendekatan ekonomi inklusif melalui program padat karya. Program ini secara langsung melibatkan mantan kombatan dan pemuda dari berbagai kelompok agama, menciptakan interaksi ekonomi positif yang mulai meredakan dendam lama dan ketegangan komunal. Data Satgas mengungkapkan bahwa 85% peserta program berasal dari kelompok rentan, dan tingkat partisipasi lintas agama mencapai 70%, menjadikan Poso sebagai laboratorium rekonsiliasi berbasis ekonomi yang patut direplikasi.

Akar Masalah: Sentimen Agama dan Ketimpangan Ekonomi

Berdasarkan analisis Satgas, akar konflik di Poso tidak semata-mata dipicu oleh sentimen agama, melainkan juga diperparah oleh pengangguran dan ketimpangan akses ekonomi. Beberapa faktor pemicu yang teridentifikasi meliputi:

  • Pengangguran tinggi di kalangan pemuda, terutama di daerah pedesaan, menciptakan kerentanan terhadap provokasi dan rekrutmen kelompok radikal.
  • Ketimpangan akses ekonomi antara kelompok agama dan etnis tertentu, yang memicu kecemburuan sosial dan stereotip negatif.
  • Dendam lama dari konflik sebelumnya yang belum terselesaikan secara tuntas, sehingga mudah dipicu kembali oleh isu ekonomi atau keamanan.
  • Lemahnya kelembagaan lokal dalam mengelola perbedaan dan menyalurkan aspirasi pembangunan secara merata.

Melalui program padat karya yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha bagi kelompok rentan, Satgas bersama Pemda dan TNI berhasil menciptakan ruang interaksi lintas kelompok. Kegiatan seperti gotong royong membangun jalan, irigasi, dan fasilitas umum tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga membangun kepercayaan antarwarga. Kepala Satgas Rekonsiliasi Poso menegaskan bahwa pendekatan ekonomi inklusif menjadi kunci rekonsiliasi berkelanjutan, karena mampu mengalihkan fokus dari konflik ke pembangunan bersama. Penurunan konflik hingga 60% ini menjadi bukti bahwa intervensi ekonomi yang tepat sasaran dapat menjadi alat resolusi konflik yang efektif.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Kelembagaan Desa Damai

Meskipun terjadi penurunan konflik yang signifikan, tantangan utama ke depan adalah menjaga kesinambungan rekonsiliasi serta mencegah munculnya kembali ketegangan. Langkah solutif yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dan daerah meliputi:

  • Penguatan kelembagaan desa damai melalui pembentukan forum mediasi berbasis desa yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan mantan kombatan.
  • Distribusi manfaat program secara merata untuk mencegah kecemburuan sosial, dengan memastikan kelompok yang sebelumnya termarjinalkan mendapatkan akses prioritas pada pelatihan dan modal usaha.
  • Integrasi program padat karya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar keberlanjutan pendanaan dan dampak ekonomi dapat terjamin.
  • Penguatan sistem peringatan dini konflik berbasis desa yang melibatkan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk mendeteksi potensi gesekan sejak dini.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu mendorong replikasi model Poso di daerah rawan konflik lainnya. Dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi inklusif dan penguatan kelembagaan lokal, upaya rekonsiliasi tidak hanya meredam konflik, tetapi juga membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Rekomendasi ini menjadi pijakan konkret bagi pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa penurunan konflik di Poso bukan sekadar angka statistik, melainkan transformasi sosial yang nyata.