Lembaga adat dan tradisi musyawarah telah lama berfungsi sebagai mekanisme penjaga harmoni sosial di berbagai komunitas di Indonesia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peran ini sering tergerus oleh sentralisasi hukum negara dan perubahan sosial. Akar masalah dari melemahnya lembaga adat adalah kurangnya pengakuan formal, minimnya dukungan sumber daya, dan generasi muda yang mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional. Padahal, dalam dinamika konflik horizontal, pendekatan hukum formal sering kali dirasakan asing, lambat, dan tidak menyentuh akar persoalan hubungan antarwarga. Revitalisasi lembaga adat menawarkan solusi yang kontekstual dan berakar pada lokalitas. Opsi penyelesaiannya adalah dengan mengintegrasikan lembaga adat ke dalam struktur governance penanganan konflik daerah. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mengakui dan memberikan ruang bagi penyelesaian konflik tertentu melalui mekanisme adat, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, perlu program pendokumentasian dan pelatihan bagi generasi muda tentang kearifan lokal penyelesaian sengketa. Membentuk forum bersama antara tokoh adat, pemerintah desa, dan kepolisian juga penting untuk koordinasi dan pencegahan konflik. Dengan memperkuat pilar lokal ini, diharapkan konflik dapat diselesaikan lebih cepat, murah, dan dengan hasil yang lebih diterima semua pihak, sekaligus memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat.