Konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah, yang berlangsung antara 1998 hingga 2007 meninggalkan luka mendalam yang hingga kini belum sepenuhnya tersembuhkan. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa proses rekonsiliasi di wilayah tersebut masih terhambat oleh ketidakmerataan ekonomi yang dirasakan lintas generasi. Akar konflik yang bersumber dari perebutan akses terhadap sumber daya—seperti lahan, lapangan kerja, dan bantuan pemerintah—menciptakan segregasi yang terus mengancam stabilitas sosial. Generasi baru yang lahir pascakonflik pun masih mewarisi sentimen ketidakadilan, membuat upaya perdamaian yang hanya bersifat politis tanpa sentuhan ekonomi menjadi tidak cukup.

Analisis Akar Konflik: Kesenjangan Ekonomi sebagai Hambatan Rekonsiliasi

Pendekatan rekonsiliasi yang selama ini diterapkan di Poso lebih berfokus pada aspek hukum dan dialog antaragama, namun gagal menyentuh dimensi ekonomi yang menjadi faktor pemicu utama. Menurut laporan ELSAM, terdapat sektor prioritas yang masih timpang:

  • Akses terhadap lahan pertanian dan perkebunan—kelompok tertentu masih mendominasi kepemilikan, sementara komunitas lain hanya menjadi buruh tani tanpa kepastian hak.
  • Peluang kerja di sektor formal dan informal—sektor pariwisata dan perdagangan didominasi oleh satu kelompok etnis-agama, memicu kecemburuan sosial.
  • Distribusi bantuan pascakonflik dan program pemerintah—sering kali tidak tepat sasaran dan memperkuat klientelisme, bukan keadilan.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya partisipasi komunitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, generasi muda Poso tidak memiliki ruang untuk membangun kepercayaan lintas identitas melalui kegiatan ekonomi bersama. Tanpa adanya interaksi ekonomi yang setara, jejaring sosial antarkelompok tetap rapuh dan rawan dimanipulasi oleh aktor provokator.

Rekomendasi Solutif: Ekonomi Berbasis Komunitas sebagai Perekat Sosial

ELSAM merekomendasikan pendekatan ekonomi berbasis komunitas sebagai langkah strategis untuk memperkuat proses rekonsiliasi di Poso. Beberapa opsi resolusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pusat antara lain:

  • Pembentukan koperasi lintas agama yang dikelola secara bersama oleh tokoh pemuda, perempuan, dan petani dari berbagai latar belakang. Koperasi ini dapat bergerak di sektor agribisnis, kerajinan, dan pariwisata budaya.
  • Program pelatihan kerja bersama yang menyatukan pemuda dari berbagai desa dalam satu kurikulum teknis—misalnya pelatihan digital marketing untuk produk lokal, atau keterampilan konstruksi ramah lingkungan.
  • Pengalokasian dana desa secara inklusif dengan mekanisme musyawarah yang melibatkan perwakilan semua kelompok agama dan etnis, serta pengawasan bersama melalui forum warga.

Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membangun trust dan social capital yang menjadi fondasi perdamaian berkelanjutan. Dengan adanya kepentingan ekonomi bersama, konflik horizontal di Poso dapat dikelola secara preventif karena setiap kelompok memiliki insentif untuk menjaga stabilitas.

Rekomendasi kebijakan: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama Pemerintah Kabupaten Poso, perlu segera menyusun peta jalan ekonomi inklusif pascakonflik yang mengintegrasikan program koperasi lintas agama dan pelatihan kerja bersama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, perlu dibentuk tim pemantau independen yang terdiri dari akademisi, tokoh agama, dan perwakilan komunitas untuk memastikan distribusi sumber daya berjalan adil. Tanpa perubahan nyata di bidang ekonomi, rekonsiliasi di Poso hanya akan menjadi seremonial tanpa dampak struktural.