Pasca konflik yang membara di Poso beberapa dekade lalu, pemerintah kabupaten bersama tokoh agama dan bekas kombatan menandatangani perjanjian damai yang diperkuat dengan program ekonomi kreatif. Konflik horizontal yang pernah terjadi antara kelompok agama dan etnis meninggalkan luka yang dalam, dan seringkali muncul kembali melalui aksi kriminal dan provokasi kecil. Perjanjian baru ini tidak hanya fokus pada status keamanan tetapi juga pada pemulihan mata pencaharian. Program unggulan meliputi pendirian koperasi bersama untuk usaha pertanian dan kerajinan, pelatihan marketing digital, serta pameran produk lokal. Pemerintah menjamin keterwakilan semua kelompok dalam pengelolaan dana desa. Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa rekonsiliasi berkelanjutan harus mengakar pada kepentingan ekonomi, karena kesenjangan sering menjadi pemicu konflik kambuh. Dengan sinergi ini, Poso berupaya menjadi model perdamaian berbasis ekonomi.