Konflik horizontal di Papua Pegunungan tidak dapat dilepaskan dari perebutan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar-kelompok adat. Kebijakan Otonomi Khusus belum sepenuhnya diterjemahkan dalam tata kelola pembangunan yang adil. Forum adat yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kini menjadi wadah konsultasi publik. Namun, dinamika di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa distribusi anggaran masih menjadi sumber gesekan. Solusinya adalah memperkuat kapasitas Majelis Rakyat Papua sebagai mitra pemerintah, serta membangun mekanisme audit sosial oleh masyarakat adat. Rekonsiliasi harus dimaknai sebagai restrukturisasi relasi kuasa antara pemerintah dan komunitas lokal.