Konflik horizontal yang melanda Poso, Sulawesi Tengah, pada awal tahun 2000-an telah meninggalkan luka sosial yang mendalam dan segregasi antarkomunitas yang hingga kini masih terasa. Berdasarkan data Badan Reintegrasi Sosial, lebih dari 200 desa terdampak langsung, dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Pihak yang terlibat mencakup kelompok milisi lokal, aktor politik daerah, serta jaringan ekonomi ilegal yang memanfaatkan kekacauan. Skala dampak sosial-ekonomi sangat luas, memutus rantai interaksi dan kepercayaan antarkelompok. Untuk merespons warisan konflik ini, Badan Reintegrasi Sosial meluncurkan program rekonsiliasi berbasis ekonomi kreatif yang kini memasuki tahun kedua. Program ini berfokus pada sektor kerajinan anyaman dan kopi organik, yang dianggap memiliki potensi mengikis prasangka dan membangun kembali kepercayaan antarpihak yang pernah berseberangan.

Analisis Akar Konflik dan Tantangan Rekonsiliasi di Poso

Konflik di Poso bukan sekadar pertikaian antarwarga, melainkan perpaduan kompleks antara sentimen keagamaan, perebutan sumber daya ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Peta aktor yang terlibat mencakup milisi lokal yang menguasai wilayah, aktor politik yang memanfaatkan ketegangan, serta jaringan ekonomi ilegal yang beroperasi di bawah bayang-bayang konflik. Faktor pemicu utama yang masih menyisakan segregasi sosial meliputi:

  • Distribusi sumber daya yang tidak merata — akses terhadap lahan pertanian dan pasar masih terpusat pada kelompok tertentu, menciptakan ketimpangan ekonomi yang memperkuat perpecahan.
  • Rendahnya tingkat interaksi lintas kelompok — mekanisme sosial yang mempertemukan bekas pihak konflik belum terbangun secara sistemik, sehingga segregasi fisik dan sosial terus berlangsung.
  • Kurangnya pendampingan psikososial pasca-konflik — trauma masa lalu menjadi hambatan psikologis yang menghalangi proses perdamaian jangka panjang, terutama di kalangan generasi muda yang mewarisi permusuhan.

Program rekonsiliasi melalui ekonomi kreatif yang dijalankan oleh Badan Reintegrasi Sosial telah membentuk koperasi bersama yang melibatkan anggota dari bekas kelompok konflik. Fokus produksi pada kerajinan anyaman dan kopi organik berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata anggota sebesar 30% dan frekuensi interaksi antarkelompok meningkat secara signifikan. Namun, tantangan masih muncul dalam tiga aspek: distribusi hasil yang belum optimal, rasa saling percaya yang belum pulih sepenuhnya, serta akses pemasaran yang terbatas pada pasar lokal. Tanpa penanganan sistematis, capaian ini berisiko stagnan dan tidak berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Ekonomi Kreatif dan Kohesi Sosial

Untuk memperkuat capaian program rekonsiliasi Poso berbasis ekonomi kreatif, diperlukan langkah-langkah sinergis yang tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga pada pemulihan sosial. Pertama, pendampingan psikososial secara berkala harus diintegrasikan ke dalam kegiatan koperasi, sehingga anggota dapat membangun kembali kepercayaan melalui interaksi yang terstruktur. Kedua, pembuatan platform digital untuk pemasaran bersama akan memperluas akses pasar dan meningkatkan daya tawar produk lokal, sekaligus menciptakan identitas bersama yang positif. Ketiga, pemerintah daerah perlu memberikan akses permodalan lunak dan insentif fiskal bagi koperasi yang terbukti mendorong rekonsiliasi, serta memfasilitasi kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas jaringan distribusi. Rekomendasi konkret ini ditujukan kepada Badan Reintegrasi Sosial, pemerintah daerah Sulawesi Tengah, dan kementerian terkait untuk memastikan program rekonsiliasi berbasis ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu merekatkan kembali kohesi sosial yang sempat tercerai-berai.