Konflik horizontal yang membekas di Maluku Utara tidak sepenuhnya sirna meskipun gelombang kekerasan telah mereda. Jejak sosial-ekonomi yang ditinggalkan—khususnya bagi 150 mantan kombatan di Ternate, Sofifi, dan Tobelo—menjadi titik rawan yang dapat memicu kembali siklus permusuhan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, bersama Badan Nasional Penanggulangan Konflik (BNPK), meluncurkan program pelatihan ekonomi sebagai intervensi strategis. Program ini tidak sekadar memberikan keterampilan, tetapi juga menjawab akar masalah reintegrasi: minimnya akses terhadap lapangan kerja dan stigmatisasi sosial yang masih melekat pada mantan kombatan. Tanpa pemberdayaan ekonomi yang terstruktur, eks-kombatan rentan direkrut kembali oleh kelompok ekstremis dan memperpanjang ketidakstabilan daerah.

Mengurai Akar Kerentanan: Stigma dan Ketimpangan Ekonomi

Konflik horizontal di Maluku Utara pada dasarnya bukan semata-mata benturan identitas, melainkan akumulasi ketimpangan ekonomi dan lemahnya jaring pengaman sosial. Stigma terhadap mantan kombatan di Maluku Utara membuat mereka sulit mengakses pekerjaan formal, sementara peluang ekonomi informal yang ada seringkali tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi sosial yang masih terasa di tingkat komunitas. Faktor-faktor pemicu kerentanan yang perlu diurai meliputi:

  • Keterbatasan akses modal dan lahan produktif – mayoritas mantan kombatan tidak memiliki aset untuk memulai usaha;
  • Lemahnya jejaring sosial – eks-kombatan dikucilkan dari kelompok ekonomi masyarakat;
  • Rendahnya literasi digital dan ekonomi modern – ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi;
  • Ancaman rekrutmen kembali – kelompok ekstremis memanfaatkan kemiskinan sebagai pintu masuk.

Dinamika ini menunjukkan bahwa pelatihan ekonomi harus dijalankan bersamaan dengan upaya rekonsiliasi sosial dan penguatan institusi lokal. Tanpa pendekatan holistik, intervensi hanya menjadi proyek jangka pendek tanpa dampak signifikan.

Strategi Reintegrasi: Pelatihan Terpadu dan Kemitraan Multisektor

Program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BNPK menawarkan solusi berbasis tiga pilar. Pertama, pelatihan keterampilan mencakup pertanian modern, perikanan tangkap dan budidaya, serta usaha kecil berbasis digital. Kedua, pendampingan intensif selama satu tahun memastikan mantan kombatan tidak hanya belajar, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara mandiri. Ketiga, kemitraan dengan perusahaan lokal dan pembentukan koperasi pemasaran produk menjadi jembatan antara produksi dan pasar. Beberapa langkah operasional yang telah dirancang meliputi:

  • Penyediaan bibit unggul, alat tangkap modern, dan perangkat digital oleh pemerintah daerah;
  • MoU dengan minimal 10 perusahaan di sektor agroindustri dan perikanan untuk menjamin penyerapan hasil produksi;
  • Pembentukan koperasi eks-kombatan yang difasilitasi oleh BNPK dan didampingi oleh tenaga ahli dari Universitas Khairun Ternate;
  • Sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur dampak dan mencegah penyimpangan.

Rekomendasi kebijakan bagi para pengambil keputusan: integrasikan program pelatihan ekonomi ini dengan kebijakan afirmatif daerah seperti prioritas pengadaan barang/jasa pemerintah dari koperasi eks-kombatan, serta alokasi dana desa untuk kegiatan rekonsiliasi berbasis ekonomi. Selain itu, perlindungan hukum dan penghapusan stigma di tingkat komunitas harus diperkuat melalui kampanye publik dan pelibatan tokoh agama serta adat. Dengan langkah tersebut, pelatihan ekonomi tidak hanya menjadi alat pemulihan individu, tetapi juga fondasi bagi perdamaian berkelanjutan di Maluku Utara.