Konflik horizontal yang melanda Sampit pada tahun 2001 meninggalkan luka mendalam yang tak hanya bersifat traumatis, tetapi juga menciptakan segregasi ekonomi dan sosial berkepanjangan antara komunitas Dayak dan Madura. Meskipun perdamaian telah bertahan lebih dari dua dekade, akar struktural yang memicu ledakan kekerasan saat itu belum sepenuhnya terurai. Kesenjangan akses terhadap modal, pasar, dan sumber daya produktif masih membentuk pola permukiman dan aktivitas ekonomi yang terpisah, memperlebar jarak sosial antarkelompok. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Sampit meresmikan program pemberdayaan ekonomi lintas etnis di tiga kelurahan rawan konflik sebagai jembatan rekonsiliasi berbasis kepentingan bersama. Program ini mempertemukan warga Dayak dan Madura dalam unit-unit usaha bersama, seperti pengolahan hasil hutan non-kayu dan pertanian terpadu, untuk menciptakan interaksi yang setara dan berkelanjutan.

Segregasi Ekonomi dan Sosial: Akar Konflik yang Belum Terkikis

Dua dekade setelah konflik Sampit, pola segregasi masih terlihat jelas dalam struktur permukiman dan rantai ekonomi. Kesenjangan akses terhadap permodalan dan pasar membuat kelompok tertentu tertinggal, sementara generasi muda kedua komunitas cenderung apatis terhadap dialog formal karena dianggap tidak menyentuh kebutuhan riil mereka. Tanpa interaksi yang berkesinambungan, potensi konflik laten tetap memiliki ruang untuk tumbuh. Beberapa faktor pemicu yang masih teridentifikasi meliputi:

  • Segregasi ekonomi yang membatasi akses kelompok tertentu terhadap peluang usaha dan permodalan, memperkuat ketimpangan antarkomunitas.
  • Segregasi sosial yang meminimalkan ruang pertemuan antarwarga Dayak dan Madura dalam aktivitas sehari-hari, sehingga memperlemah ikatan sosial.
  • Rendahnya kepercayaan antarkomunitas akibat pengalaman traumatis masa lalu, yang sulit dijembatani hanya melalui forum dialog simbolis.
  • Belum optimalnya keterlibatan generasi muda dalam proses perdamaian formal, mengingat mereka lebih responsif terhadap program yang memberikan nilai ekonomi nyata.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Modal Sosial melalui Interaksi Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi lintas etnis di Sampit menawarkan pendekatan yang lebih realistis dibandingkan dialog simbolis. Dengan pola inkubasi bisnis yang melibatkan tokoh pemuda dari kedua komunitas, program ini menciptakan ruang kerja bersama yang menghasilkan nilai ekonomi riil. Sistem bagi hasil yang diawasi bersama menjadi instrumen transparansi yang membangun kepercayaan antarkelompok. Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana stimulus sebesar Rp15 miliar untuk memperkuat akses permodalan kelompok usaha bersama, langkah strategis untuk mengikis kesenjangan yang menjadi bahan bakar konflik di Sampit. Rekonsiliasi tidak cukup dimaknai sekadar berakhirnya kekerasan; ia harus dirawat melalui struktur yang mempertemukan kepentingan ekonomi secara langsung.

Interaksi ekonomi yang berkelanjutan dalam unit usaha bersama mampu membangun modal sosial berupa jaringan kepercayaan, norma kerja sama, dan solidaritas lintas etnis. Oleh karena itu, perluasan program ke seluruh kelurahan yang memiliki riwayat konflik, serta pendampingan bisnis yang konsisten, menjadi kebutuhan mendesak. Pengambil keputusan di tingkat daerah dan pusat perlu mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi lintas etnis ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengalokasikan anggaran khusus yang terukur. Langkah ini akan memastikan bahwa rekonsiliasi berbasis kepentingan bersama antara komunitas Dayak dan Madura tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.