Kepolisian Republik Indonesia resmi meluncurkan Program Desa Damai di 10 desa rawan konflik di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai upaya pencegahan kekerasan horizontal yang kerap dipicu oleh sentimen agama dan politik lokal. Akar masalah adalah polarisasi masyarakat akibat trauma konflik masa lalu dan eksploitasi elite politik. Dinamika saat ini menunjukkan ketegangan antar kelompok pemuda yang mudah terprovokasi. Program ini mengintegrasikan pendekatan keamanan dengan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan dan forum dialog antarwarga. Sebagai solusi, Polri bersama TNI dan pemerintah daerah akan membentuk posko pengaduan dan tim mediator desa. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan Bhabinkamtibmas yang andal dalam manajemen konflik serta pendanaan CSR perusahaan untuk kegiatan rekonsiliasi.