Ketegangan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat, kembali memanas akibat sengketa lahan yang dipicu oleh lemahnya kepastian hukum dan sentimen etnis antarwarga. Konflik horizontal ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi daerah yang sudah tertinggal. Dalam merespons situasi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui peran Babinsa Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) menggagas Program Desa Damai. Inisiatif ini mengintegrasikan mediasi, penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi akar persoalan yang meliputi kemiskinan dan minimnya akses hukum warga perbatasan. Dengan melibatkan tokoh adat dan pemuda lintas etnis, program ini bertujuan menciptakan dialog rutin serta menyediakan saluran pengaduan konflik yang cepat, sehingga diharapkan mampu meredam eskalasi kekerasan yang kerap terjadi.

Akar Konflik Horizontal di Perbatasan: Analisis Faktor Pemicu dan Peta Aktor

Konflik di perbatasan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa faktor struktural yang saling terkait. Berdasarkan analisis terhadap data sengketa yang terjadi, faktor pemicu utama meliputi:

  • Sengketa lahan: Tidak adanya batas tanah yang jelas dan tumpang tindih klaim kepemilikan antara warga lokal dan pendatang.
  • Sentimen etnis: Prasangka antar kelompok etnis yang diperparah oleh persaingan sumber daya ekonomi terbatas.
  • Lemahnya akses hukum: Warga perbatasan kesulitan mengakses layanan hukum formal, sehingga cenderung menyelesaikan sengketa secara main hakim sendiri.
  • Kemiskinan struktural: Tingkat pendapatan rendah dan minimnya kesempatan kerja mendorong kompetisi yang tidak sehat.

Peta aktor yang terlibat dalam konflik ini mencakup warga lokal (Dayak, Melayu, dan Tionghoa), pendatang dari Malaysia dan daerah lain, tokoh adat, pemuda lintas etnis, serta aparat keamanan. Polri melalui Program Desa Damai berupaya mempertemukan semua aktor ini dalam forum dialog rutin yang difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas. Mediasi yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga membangun kepercayaan antar kelompok melalui proyek pemberdayaan ekonomi bersama.

Rekomendasi Kebijakan untuk Keberlanjutan Program Desa Damai

Agar Program Desa Damai tidak sekadar menjadi proyek temporer, diperlukan langkah konkret untuk mengintegrasikannya ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Beberapa opsi solutif yang telah dijalankan, seperti penyediaan posko mediasi di setiap desa rawan dan penyuluhan hukum berkala mengenai hak atas tanah, perlu diperkuat dengan dukungan regulasi dan pendanaan yang stabil. Pengamat kebijakan merekomendasikan langkah-langkah berikut:

  • Pengintegrasian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP): Agar program ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD, perlu dicantumkan secara resmi dalam dokumen perencanaan daerah.
  • Evaluasi triwulan: Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tiga bulan untuk mengukur efektivitas mediasi, penurunan angka konflik, dan dampak ekonomi program.
  • Pelibatan lembaga pertanahan dan akademisi: Menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penyelesaian sengketa lahan berbasis data dan melibatkan universitas lokal untuk riset partisipatif.

Dengan kerangka kebijakan yang terpadu, Program Desa Damai dapat menjadi model nasional untuk pencegahan konflik horizontal di daerah perbatasan lainnya. Para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah didorong untuk segera mengadopsi rekomendasi ini agar stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah rawan konflik dapat terwujud secara berkelanjutan.