Ledakan bom rakitan di pasar Tentena, Sulawesi Tengah, pada 5 September lalu menjadi alarm bagi aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah Poso Raya. Peristiwa ini tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga membuka kembali luka lama berupa segregasi pemukiman berbasis afiliasi kelompok radikal yang masih menyisakan trauma. Operasi cooling down yang digelar sejak 8 September, melibatkan 200 personel gabungan Polri dan TNI AD, bertujuan mendekatkan diri dengan warga serta mengidentifikasi potensi konflik horizontal antar kampung. Skala dampak dari konflik ini sangat signifikan; selain mengganggu stabilitas sosial, potensi eskalasi dapat menghambat pemulihan ekonomi dan kerukunan antarwarga yang sudah mulai terbangun.

Akar Konflik dan Dinamika Dekat Poso

Secara struktural, konflik di Poso bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Akar masalahnya terletak pada jejak panjang segregasi pemukiman yang terbentuk pasca konflik komunal pada era 2000-an, kemudian diperparah oleh infiltasi jaringan radikal. Berdasarkan informasi dari sumber, sejarah segregasi ini masih menyisakan trauma dan kecurigaan antar kelompok. Dinamika saat ini menunjukkan adanya penurunan eskalasi berkat pendekatan dialogis yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemuda setempat. Namun, tantangan tetap ada:

  • Masih adanya kantong-kantong eks kombatan yang secara ekonomi rentan dimanfaatkan jaringan teroris.
  • Keterbatasan akses warga terhadap program deradikalisasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan ekonomi mereka.
  • Kurangnya sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menangani isu radikalisme di tingkat akar rumput.

Dalam konteks ini, operasi cooling down tidak hanya menjadi alat pendingin suasana, tetapi juga pintu masuk untuk memetakan aktor-aktor kunci dan potensi gesekan. Personel keamanan yang diterjunkan diharapkan mampu membangun kepercayaan warga agar informasi tentang ancaman konflik dapat diakses secara dini. Dengan demikian, stabilitas sosial di Poso dapat dijaga tanpa harus mengorbankan kebebasan sipil.

Rekomendasi Kebijakan: Deradikalisasi Berbasis Kewirausahaan dan Penguatan Aparat Desa

Untuk memutus siklus konflik secara berkelanjutan, solusi yang ditawarkan harus menyentuh aspek ekonomi dan sosial. Program deradikalisasi komunitas berbasis kewirausahaan sosial menjadi langkah strategis. Pendekatan ini tidak hanya mengubah pola pikir, tetapi juga memberikan alternatif ekonomi bagi kelompok rentan. Beberapa opsi resolusi yang dapat diimplementasikan:

  • Pembentukan pusat pelatihan keterampilan untuk mantan simpatisan radikal yang difasilitasi oleh tokoh agama dan pemerintah daerah.
  • Pengembangan usaha mikro bersama antar kampung yang didanai melalui dana desa atau CSR perusahaan.
  • Penguatan peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai problem solver di tingkat desa, bukan sekadar pengawas keamanan.

Rekomendasi utama yang ditujukan kepada pengambil keputusan terkait adalah menjadikan penguatan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai prioritas. Mereka harus dibekali pelatihan manajemen konflik, kemampuan mediasi, dan pemahaman tentang kewirausahaan sosial. Selain itu, pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program deradikalisasi yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi di Poso. Hanya dengan pendekatan holistik yang memadukan aspek keamanan, stabilitas sosial, dan ekonomi, konflik horizontal di Poso dapat dicegah secara permanen.